Mahasiswa Bali Berdemo Respons Putusan DKPP: Demokrasi Dipecundangi

Puluhan orang dari berbagai  menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mundur usai diputus melanggar etik lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden.

Massa demonstran memusatkan aksi di depan Kantor KPU Bali, Jumat (9/2) siang.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan Demokrasi," dan juga spanduk yang berisi permintaan Ketua KPU untuk mundur dari jabatannya.

Ricardo Elim selaku Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali mengatakan tujuan aksi ini adalah untuk menyelamatkan wajah demokrasi di Indonesia.

"Kami mahasiswa dan kami masyarakat Bali muak dengan bagaimana demokrasi hari ini dipecundangi," cetus dia di lokasi demo.

Ia mencontohkan demokrasi dipecundangi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran bisa nyalon di Pilpres 2024, untuk kemudian diterima KPU pencalonannya.

Ujungnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutus Anwar Usman melanggar kode etik dan mencopotnya dari jabatan Ketua MK.

Selain itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian memutus ketua dan jajaran komisioner KPU melanggar etik dengan tindakan meloloskan Gibran itu.

Selain itu, kata dia, ada pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengindikasikan intervensi di Pemilu 2024.

"Bagaimana tindakan-tindakan yang terjadi. Bagaimana seperti putusan MK yang lahir, bagaimana seperti kalimat Presiden Jokowi yang sarat dengan intervensi sarat dengan inkonsistensi," ujar Ricardo.

Terpisah, Aliansi Advokat Semarang mengkhawatirkan chaos usai pemilu seiring terbuktinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim MK dan jajaran komisioner KPU.

"Apa jadinya kalau sudah seperti ini? Rusak semua tahapan pemilu. Kalau diteruskan produk pemilu ya cacat hukum," ujar Koordinator Aliansi Advokat Semarang John Richard Latuihamallo, di Semarang, Jumat (9/1).

"Peringatan, warning, sudah disuarakan para Guru Besar dan Dosen, pastinya akan memicu mahasiswa dan warga sipil turun ke jalan dan akhirnya chaos karena produk hasil pemilu cacat hukum," lanjutnya.

Terkait putusan DKPP itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari enggan berkomentar banyak karena sudah memberikan argumentasi selama persidangan.

"Dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP," kata Hasyim usai rapat dengan Komisi II DPR, Senin (5/2).

Sementara, Komisioner KPU Idham Holik mengklaim, "KPU sudah memproses pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan."

Idham mengaku pihaknya sudah menindaklanjuti putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu. Putusan itu menambah ketentuan syarat usia capres-cawapres dari minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah dan atau sedang jadi kepala daerah.

Penyaluran logistik

Sementara itu, penyaluran logistik Pemilu 2024 sudah menjangkau tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di pulau terjauh, termasuk di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

"Iya jumlah 156 (TPS) yang berada di lima kecamatan adalah wilayah kepulauan dari Selayar," kata Komisioner KPU Selayar Muhammad Arsat, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/2).

Proses penyaluran logistiknya menggunakan kapal feri dengan jarak tempuh 18 jam.

"Perjalanan dari Kecamatan Taka Bonerate dari pelabuhan di Selayar selama 4 jam, kemudian Kecamatan Pasimasunggu 7 jam, kemudian Kecamatan Pasimarannu lama perjalanan 12 jam. Kecamatan Pasilambena 18 jam dan Kecamatan Pasimasunggu Timur hanya kapal kayu yang bisa sandar dengan lama perjalanan 8 jam," ungkapnya.

Komisioner KPU Pangkep Samsudiarti Sudirman menyebutkan pihaknya telah menyalurkan logistik pemilu ke empat kecamatan kepulauan tanpa kendala berarti.

"209 TPS tersebar di 4 kecamatan kepulauan dengan jumlah DPT sebanyak 47.249 pemilih," kata dia.