Alumni Unas Minta Tak Ada Intimidasi ke Akademisi Kampus

Alumni dan mahasiswa Universitas Nasional (Unas) meminta agar tidak ada tekanan terhadap para akademisi kampus yang menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap yang disampaikan di depan kampus Unas, Jakarta, Jumat (9/2).

Perwakilan alumni Unas Bergerak, Geri Permana, mengatakan ada banyak oknum yang melakukan intimidasi ke akademisi, termasuk rektor.

"Kami meminta agar segala bentuk upaya dan perlakukan intimidatif terhadap civitas academica universitas atau perguruan tinggi seluruh Indonesia agar dihentikan, karena esensi dari demokrasi adalah menghargai kebebasan," katanya.

Lihat Juga : Demo di KPU, BEM SI Gelar Baliho Jokowi di Jalan Ramai Kendaraan

Dalam pernyataan sikap itu, alumni dan mahasiswa Unas juga meminta agar DPR menjalankan dengan benar tiga fungsi mereka, yakni legislasi, anggaran, dan terutama pengawasan. Anggota DPR saat ini, sambungnya, lebih fokus sibuk dengan urusan politik pribadi, bukan menyerap aspirasi rakyat.

Alumni dan mahasiswa juga menyampaikan tuntutan kepada Presiden Jokowi agar menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilpres 2024. Jika Jokowi ingin berpihak, sambungnya, maka harus mundur dari jabatannya sebagai presiden.

"Kami meminta agar Presiden Jokowi ketika ia ingin melakukan keberpihakan terhadap salah satu paslon maka kami meminta dengan segala hormat agar mundur dari jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," katanya.

Dalam sepekan belakangan, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta ramai-ramai mengeluarkan pernyataan sikap mengkritik demokrasi era Jokowi yang dianggap mengalami kemunduran serta menuntut Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Lihat Juga : Mahasiswa Bali Berdemo Respons Putusan DKPP: Demokrasi Dipecundangi

Berawal dari Petisi Bulaksumur, UGM, Yogyakarta pada 31 Januari lalu, pernyataan sikap tersebut terus merebak di kampus-kampus penjuru Indonesia.

Kampus-kampus pada intinya menyampaikan kritik sekaligus kekhawatiran atas netralitas penyelenggara negara di Pemilu 2024, serta kemunduran demokrasi.