Gibran Rakabuming Raka buka suara soal asal dana program makan siang dan susu gratis yang tengah ramai dibicarakan publik, terutama setelah hasil quick count Pemilu 2024 keluar dan ia bersama Prabowo Subianto diprediksi menang satu putaran.
Gibran yang juga Wali Kota Solo itu heran programnya banyak dipersoalkan orang padahal ia dan Prabowo Subianto belum resmi menjabat.
"Saya belum dilantik sudah pada ribut," kata Gibran usai upacara Hari Jadi ke-279 Kota Solo yang digelar di Taman Balekambang, Sabtu (17/2).
Ia meminta publik menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024.
"Tenang aja nggih, ini fokusnya penghitungan real count dulu," kata Gibran.
Selain itu Gibran juga mengatakan program-program yang sudah direncanakan tidak bisa langsung dilaksanakan karena perlu kajian dan perencanaan matang agar dampaknya optimal.
"Untuk yang seperti itu, program-program, pasti dijalankan, dikaji dengan baik biar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas," katanya.
Program makan siang dan susu gratis untuk anak usia sekolah merupakan salah unggulan Paslon Prabowo-Gibran. Sebagian kalangan memperkirakan itu program itu bakal menghadapi banyak kendala terutama dalam hal pembiayaan.
Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Djiwandono pada Desember 2023 menjelaskan program makan siang gratis akan segera dimulai setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024.
Ucapannya itu kini ramai diperbincangkan lagi. Budi menerangkan program makan siang gratis itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan.
Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029.
"Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama," ucap Budi.
Selain pelaksanaan, isu pendanaan program makan siang gratis pun saat ini tengah jadi polemik setelah muncul wacana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber pembiayaan.
Wakil Ketua TKN Eddy Soeparno menyebut salah satu alternatif pembiayaan program tersebut adalah mengevaluasi subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti BBM atau LPG 3KG.