Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut sebanyak 13 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus menjalani perawatan karena mengalami gangguan kesehatan.
"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPSS terdapat empat orang yang sedang dirawat," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Sabtu (17/2).
Ani mengatakan mayoritas penyakit yang dialami petugas yakni penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan sakit kepala.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari paparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019, penyakit terbanyak yang dialami petugas KPPS didominasi penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes.
Menurut Ani angka ini didapat setelah Dinkes mendata pasien, baik petugas KPPS maupun non-KPPS yang meliputi petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas, dan masyarakat.
Melansir Antara, pendataan ini terintegrasi dengan sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan (Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO).
Dia mengatakan sebelumnya Dinkes DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya untuk memastikan kesehatan para petugas KPPS terjamin. Pihaknya beserta fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) memberikan layanan kesehatan terintegrasi termasuk kepada penyelenggara Pemilu 2024.
"Kami sudah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS. Dimulai sejak menyaring calon anggota KPPS, dengan melakukan skrining kesehatan terhadap 137.355 peserta," ujar Ani.
Sementara itu, Bawaslu Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 153 petugas pengawas tingkat kecamatan, kelurahan dan desa serta pengawas TPS (PTPS) mengalami sakit sejak hari pencoblosan tanggal 14 Februari lalu.
"Hingga hari ini, kami mendata sudah ada sebanyak 153 pengawas yang dinyatakan drop selama bertugas sejak 14 Februari lalu," kata Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, Sabtu (17/2).
Bahkan, kata Mardiana salah satu pengawas desa di Kabupaten Bone dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.
"Hari ini bertambah 1 orang yang meninggal dunia, pengawas kelurahan desa di Bawaslu Kabupaten Bone," ungkapnya.
Anggota PKD bernama Firman tersebut meninggal dunia di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Bone sore tadi.
"Pasien itu masuk sebelum hari pemilihan dan tanggal 14 itu sempat cuci darah. Sempat beberapa kali cuci darah," kata Humas RSUD Teriawaru Bone, Dedy Astaman.
Dedy menerangkan bahwa penyebab petugas PKD tersebut meninggal dunia bukan karena kelelahan.
"Dia meninggal bukan akibat kelelahan, cuman saat dia bertugas memang kondisinya tidak sehat," jelasnya.