Geliat Rekapitulasi di Kecamatan & Fenomena 'Gali Kubur' Suara Pemilu

Setelah proses pemungutan suara Pemilu 2024 dan penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) rampung dilakukan, para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyetor kotak suara berisi surat suara hingga hasil perolehan suara ke tingkat kecamatan.

Hal itu dilakoni sebagai bagian dari penghitungan atau rekapitulasi manual berjenjang untuk menentukan perolehan suara akhir Pileg dan Pilpres 2024 yang dilakukan serentak.

Lihat Juga : PDIP Surati KPU Tolak Sirekap, Bambang Pacul Minta Hitung Manual

Sesuai Peraturan KPU, rekapitulasi suara tingkat kecamatan dilakukan 15 Februari-2 Maret 2024. Kemudian untuk tingkat Kabupaten/Kota dimulai dari 17 Februari-5 Maret 2024, provinsi dimulai dari 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2024, dan tingkat nasional dimulai dari 22 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Salah satu rekapitulasi tingkat kecamatan yang tengah dilakukan adalah di Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Proses rekapitulasi itu dilakukan di GOR Kecamatan Pulogadung dan dihadiri pula para saksi dari partai politik dan calon, serta diawasi para pengawas.

Berdasarkan pantauan, Rabu (21/2), terdapat tujuh kelurahan yang melakukan rekapitulasi secara bersamaan sana  yakni Kelurahan Pisangan Timur, Kayu Putih, Cipinang, Rawamangun, Pulo Gadung, Jati, dan Jatinegara Kaum.

Kotak-kotak suara tampak berjejer layaknya pembatas bagi masing-masing kelurahan.

Di setiap kelompok kelurahan, Formulir C Hasil Plano tampak dibentangkan pada papan besar. Seluruh perolehan suara seluruh jenis Pemilu, yakni Pilpres, Pileg DPR RI, Pileg DPD, dan Pileg DPRD, disebutkan satu per satu.

Lembaran demi lembaran C Hasil Plano pun dibolak-balik oleh petugas. Semua itu dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data perolehan suara yang tercoblos di lembaran terkait.

Tak hanya itu, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) juga ditampilkan menggunakan proyektor. Tujuannya, untuk menyinkronkan data yang berada di Formulir C Hasil Plano dengan yang ada di Sirekap.

Petugas PPSU membantu proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Jakarta, Rabu (21/2).  (CNN Indonesia/Poppy Fadhilah)

Selain para petugas dan saksi, tampak Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang kerap dipanggil pasukan oranye juga tampak eksis terlibat dalam proses rekapitulasi ini.

Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosialisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulogadung, Sulistian Taruna Jaya mengatakan kehadiran para petugas PPSU merupakan bantuan dari para lurah se-Kecamatan Pulogadung. Mereka membantu dalam hal distribusi kotak suara hingga membolak-balikkan lembaran C Hasil Plano saat proses rekapitulasi.

"Rata-rata 20 petugas PPSU. Mereka (para lurah) malah terbuka. Kalau kurang, bisa hubungi kami. Pak Lurahnya dan Bu Lurahnya support sekali," ujar Sulistian kepada CNNIndonesia.com.

Beralih soal data, Sulistian mengatakan terdapat total 830 TPS di Kecamatan Pulogadung. Per 21 Februari 2024 sore, katanya,  rata-rata setiap kelurahan telah menyelesaikan proses rekapitulasi untuk 60 TPS.

Sulistian mengklaim kondisi proses rekapitulasi suara berjalan kondusif. Adapun protes dari saksi pun sesekali terjadi apabila ditemukan perselisihan data. Hal itu kemudian diproses dengan mencocokkan data kembali sebagai pembuktian. Kadang protes itu pun dicatat dalam keterangan yang dipegang masing-masing pihak.

"Manakala ada perselisihan, kita catat di D Kejadian Khusus," kata dia.

Perselisihan data hasil perolehan suara Pemilu 2024 menjadi sorotan publik belakangan ini. Pasalnya, perolehan suara Pilpres di Sirekap yang tidak sesuai dengan Formulir C Hasil Plano tidak dapat diperbaiki langsung oleh KPPS. Perbaikan itu baru bisa dilakukan pada proses rekapitulasi yang terjadi tingkat kecamatan ini.

Saat ditemui pada Rabu siang lalu, Sulistian menyebut telah tercatat 300 suara yang terjadi perbedaan data di sana. Namun, dia mengklaim 300 suara itu sudah langsung diperbaiki saat proses rekapitulasi berlangsung.

Ia tidak merinci berapa hasil suara masing-masing paslon ketika sebelum dan sesudah diperbaiki. Kendati demikian, Sulistian menyebut kesalahan data terjadi di seluruh kelurahan juga pada setiap peserta pemilu.

Fenomena Gali Kubur

Walzy, salah satu Petugas PPK Kecamatan Menteng mengenalkan istilah 'gali kubur' yang ia klaim populer di antara para petugas penyelenggara pemilu,. 

Fenomena 'Gali kubur' disebutnya kerap mewarnai proses rekapitulasi suara tingkat kelurahan. Fenomena ini merujuk pada dibuka kembalinya kotak suara yang telah disegel seusai perhitungan suara oleh KPPS.

Setelah kotak suara dibuka para petugas kemudian melakukan penghitungan ulang.

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan petugas harus melakukan 'gali kubur'. Salah satunya adalah ketidaksinkronan antara data yang dipegang oleh saksi dengan data C.hasil yang ada di lapangan. Atau, protes dari saksi karena data tidak sesuai.

"Suaranya enggak sinkron, bang, di planonya. Kan, di plano itu, di sirekapnya enggak ada mereka, balik lagi mungkin karena kita enggak bisa ngontrol semuanya kan.  Mungkin karena foto mereka gangguan kan," ujar Walzy selaku Petugas PPK Kecamatan Menteng saat ditemui reporter CNNIndonesia.com pada Rabu (21/2).

Kesalahan tersebut biasanya terdapat di pemilihan legislatif mengingat terdapat dua opsi pilihan, yakni memilih partai atau caleg secara langsung. Terkadang, kesalahan perhitungan muncul ketika pihak perhitungan di TPS salah mengkategorikan suara tersebut.

Wazly berkata 'gali kubur' lumrah terjadi di ranah PPK tingkat kecamatan.

"Dan emang itu di manapun ada, bang, 'gali kubur,' kadang saya lihat di grup kan lucu-lucuan ya kan. "B****t ini Kemayoran 'gali kubur' lagi, nih," kelakar Walzy.

Lihat Juga : Adik Ahok Bingung Suara Turun Terus di Sirekap, Singgung Ade Armando

Suasana sahut-sahutan riuh di GOR Kecamatan Tanah Abang pada hari yang sama. Serupa di GOR Pulogadung, di GOR Tanah Abang itu pun sedang terjadi pula proses rekapitulasi tingkat kecamatan hasil perolehan suara seluruh TPS. 

Tak ada mikrofon yang digunakan panitia rekapitulasi, dengan dalih posisi para petugas di sana berdekatan.

"Kami tidak menggunakan speaker ya, kami suara. Karena antara PPS, saksi, dan pengawas kita berdekatan. Dalam konteks, terdengar ucapan maupun perhitungannya," jelas Ketua PPK Tanah Abang Ahmad Syahrizal.

Syahrizal menerangkan ada total tujuh kelurahan di Tanah Abang, yakni Gelora, Bendungan Hilir, Karet Tengsin, Kampung Bali, Kebon Kacang, Kebon Melati dan Petamburan.

Kelurahan Gelora tercatat sudah menuntaskan proses rekapitulasi seluruh TPS-nya. Adapun per 21 Februari 2024, tersisa enam kelurahan lainnya yang masih melangsungkan proses rekapitulasi suara.

Selama proses itu, per Rabu lalu, Syahrizal mengatakan pihaknya mencatat ada dua perbaikan terkait ketidakcocokan data hasil perolehan suara, yakni satu kejadian di perolehan suara Pileg DPD pada Kelurahan Gelora dan satu kejadian di perolehan suara Pileg DPRD di Karet Tengsin.

Syahrizal menyebut pihaknya juga memanggil Ketua KPPS untuk memberikan keterangan terkait ketidakcocokan data yang ditemukan. Adapun data itu, klaim Syahrizal, langsung diperbaiki.

Ia bercerita bahwa para petugas yang bertugas sejak pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB atau sekitar 12 jam.

Lebih lanjut, Syahrizal mengatakan bahwa telah bersiaga tim medis dari Polda hingga Puskesmas untuk memberikan pelayanan cek kesehatan.

"Jadi, PPS, PPK, Panwas, Saksi, hingga Pemantau yang merasa sakit dapat langsung berkonsultasi dengan tim yang telah berjaga," katanya.

Lihat Juga : POLITICAL SHOW PODCAST Elite Gerindra Buka Suara soal Usul Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

Baca halaman selanjutnya tentang duka di Kemayoran

Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tak selalu berjalan mulus di Jakarta. 

Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat yang sempat terkendala masalah fasilitas pendingin ruangan atau AC sentral di Gelanggang Remaja Kemayoran yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan rekapitulasi.

Ketua PPK Kecamatan Kemayoran, Kamal menyebut gedung itu masih dalam proses pengalihan dari pihak kontraktor ke Dispora. Sehingga status penggunaannya gedung tersebut oleh pihak PPK Kecamatan Kemayoran pun masih berstatus pinjam pakai. Dispora pun menyatakan tak ada anggaran tambahan untuk pemakaian AC sentral di pihaknya.

"Di hari kedua kita ada kendala, kendalanya saat itu ada pejabat dari Dispora yang monitoring ke sini. Dia melihat bahwa pemakaian AC tidak diperbolehkan. Alasannya karena untuk anggaran tambahan pembayaran listrik akibat pemakaian AC tidak ada di dalam anggarannya Dispora," ujar Kamal selaku Ketua PPK Kecamatan Kemayoran.

Pada 19 Februari, kegiatan rekapitulasi perolehan suara akhirnya dilaksanakan di ruangan tersebut tanpa pemakaian AC. Tapi, suasana jadi tak kondusif karena panas dan pengapnya ruangan yang dipenuhi kotak-kotak suara dan orang yang bertugas itu.

"Setelah satu hari saya evaluasi, ternyata banyak kendala, terutama kondisi teman-teman penyelenggara maupun saksi yang berada di dalam gedung itu tidak nyaman, merasa panas dan pengap," kata Kamal.

Lihat Juga : POLITICAL SHOW PODCAST Elite Gerindra Buka Suara soal Usul Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

Proses  rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kemayoran di Gelanggang Remaja Kemayoran pada Rabu (21/2/2024). (CNNIndonesia/Hisyam)

Setelah itu, Kamal pun mengintruksikan semua pihak untuk tidak memasuki gedung sebelum AC gedung dinyalakan kembali.

"Akhirnya tanggal 20 kemarin, saya tidak perbolehkan teman-teman semua untuk masuk. Saya tidak mau ada jatuh korban. Karena di hari kedua pada saat AC tidak dinyalakan itu, ada beberapa teman saya, anggota PPS yang sakit. Bahkan hari ini, dia dirujuk dirawat di rumah sakit karena kelelahan dan suasananya yang panas," kata Kamal.

Akhirnya setelah dikoordinasikan ke pihak terkait, Kamal mengatakan  KPU Kota Jakarta Pusat mengambil tanggung jawab atas penambahan anggaran pembayaran listrik terkait penggunaan AC tersebut.

Usai AC menyala, seluruh pihak terkait akhirnya masuk kembali ke dalam ruangan, sehingga proses perolehan suara pun dapat kembali dilaksanakan

Sebelum di Gelanggang Remaja, proses rekapitulasi Kecamatan Kemayoran sempat digelar di Kantor Kecamatan. Di sana, hanya ada dua ruangan berukuran 3x4 meter yang dapat dipakai untuk proses rekapitulasi. Kamal menjelaskan bahwa Kecamatan Kemayoran memiliki lebih dari 700 TPS yang tersebar di delapan kelurahan.

Kondisi tempat tersebut dinilai tidak memadai untuk penyimpanan kotak suara. Pasalnya butuh lokasi yang lebih luas agar dapat menampung kotak-kotak suara tersebut.

Proses rekapitulasi di kantor kecamatan pun hanya berlangsung dua hari, yakni 16-17 Februari 2024. Setelahnya, proses rekapitulasi berpindah lokasi ke Lantai 1 Gelanggang Remaja yang kini masih dalam tahap konstruksi.

Lihat Juga : Menko Polhukam Hadi soal PDIP Tolak Sirekap: Utamakan Persatuan Bangsa