Jakarta, CNN Indonesia -- Kehadiran Partai Demokrat di koalisi pemerintah disebut-sebut menjadi bagian dari skenario untuk kian memuluskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turun dari puncak kekuasaan pada 2024 ini.
Masuknya Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke dalam kabinet Jokowi sebagai menteri ATR/Kepala BPN itu pun diyakini makin mempertebal suara koalisi pemerintah di DPR RI. Dengan kehadiran Demokrat, sejauh ini di atas kertas praktis hanya menyisakan PKS sebagai partai oposisi di luar pemerintah.
"Keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa softlanding di akhir pemerintahannya," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, Kamis (22/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Umam, kehadiran AHY sekaligus menegaskan posisi Jokowi sebagai Presiden boneka di bawah bayang-bayang PDIP.
Umam mengatakan sebelumnya Demokrat sudah lama dirumorkan akan bergabung ke kabinet pemerintahan Jokowi, terutama sejak awal periode kedua pemerintahan pada 2019 silam. Namun itikad itu diduga terganjal PDIP yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Menurut informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," ucap Umam.
Kehadiran AHY, lanjut Umam, memang diyakini kian mempertebal kekuatan Jokowi di akhir pemerintahan. Apalagi secara bersamaan, PDIP tengah mengusulkan wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
"Dengan kata lain, kehadiran Demokrat ini bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi, terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan," kata Umam.
Pada Pilpres 2024, PDIP diketahui menjadi rival Jokowi karena mendukung paslon yang berbeda. PDIP mengusung Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sementara Jokowi dikenal umum mendukung Capres nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama putranya, cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Siapa oposisi Jokowi?
Lepas dari hari pemungutan suara, beberapa waktu kemudian Jokowi menerima Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta. NasDem diketahui sebagai pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an pun menyoroti pertemuan Jokowi dan Surya Paloh itu sebagai sinyal bahwa partai-partai koalisi pemerintahan di luar koalisi Prabowo-Gibran masih di bawah kendali presiden. Ali mengatakan pertemuan tersebut sekaligus menjadi sinyal usul hak angket agar DPR melawan presiden bisa menemui jalan buntu.
Bukan saja NasDem, kata Ali, termasuk di dalamnya adalah PKB yang pada Pilpres 2024 juga mengusung AMIN.
Meski sempat berseberangan di kontestasi elektoral Pilpres, Ali mengingatkan bahwa PKB hingga kini belum menarik menterinya dari kabinet. Hal lain, PKB selama ini belum memiliki sejarah sebagai partai oposisi. Artinya, kata dia, partai oposisi Jokowi di parlemen saat ini memang hanya menyisakan PKS.
Apabila PDIP nantinya jadi oposisi di sisa waktu pemerintahan Jokowi, Ali menilai lawan pemerintah di DPR masih belum mayoritas.
"Artinya yang tersisa PKS. Kalau kemudian nanti bergabung dengan PDIP di luar pemerintahan, itu komposisinya masih tersisa 20an persen. Artinya koalisi Jokowi masih the majority," kata Ali saat dihubungi, Kamis (22/2).
Menurut Ali, langkah Jokowi dengan cepat menemui Surya Paloh beberapa waktu lalu sebagai langkah cerdik. Pertemuan itu sekaligus menebalkan kekuatan pemerintah sebelum berhadapan dengan hak angket atau interpelasi DPR yang digawangi PDIP.
Berlanjut ke halaman berikutnya...
Posisi NasDem dan PKB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Menurut Ali, NasDem dan PKB tak akan main-main untuk berhadapan langsung dengan Presiden Jokowisaat ini, termasuk pun dengan mendukung hak angket kecurangan pemilu. Ali menduga kuat Jokowi memang sengaja menyisakan tak lebih dari dua partai sebagai oposisi. Sebab, kekuatan mereka tetap tak bisa melawan
"Selain itu Presiden Jokowi akan tetap membiarkan sejumlah partai di luar kekuasaan. Dugaan saya ancang-ancangnya, yang tersisa di luar kekuasaan itu PDIP dan PKS. Itu kan jumlahnya sekitar 20an persen," kata Ali.
Selain itu, Ali menduga NasDem dan PKB menjaga posisi karena menyimpan asa masih akan bergabung dengan koalisi pemerintah ke depan selepas Jokowi demisioner.
"Nah, per hari ini NasDem dan PKB itu relatif akan melanjutkan posisinya di pemerintahan. Dua partai middle ini tidak punya rekam jejak di luar pemerintahan," kata Ali.
Portofolio AHY
Sementara bagi AHY, posisi barunya di lingkaran kekuasaan akan menjadi portofolio khusus memasuki pemerintahan baru setelah Jokowi. Pertama, dia memang hanya akan menjadi menteri Jokowi hingga Oktober 2024.
Namun, mulai Oktober pula, AHY dipastikan bakal mendapat posisi baru di bawah Presiden terpilih yang hampir dipastikan milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Apalagi posisi AHY sebagai pangganti mantan Panglima TNI, turut menepis stereotipe AHY sebagai eks perwira menengah berpangkat Mayor.
Kehadiran Demokrat di dalam kabinet ini menjadi yang pertama sejak hampir 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
Sementara itu, AHY selepas acara pelantikannya pada Rabu lalu mengatakan pengangkatannya sebagai menteri menjadi momentum bagi Demokrat kembali masuk ke dalam pemerintahan. Menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ayah kandungnya juga bersyukur atas progres tersebut.
"Beliau tentunya juga bersyukur, karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan," kata AHY usai prosesi pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang lalu.
