Politikus Senior PPP Tolak Hak Angket, PDIP Buka Suara

Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 yang diusulkan capres mereka, Ganjar Pranowo.

Zarkasih meminta Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono untuk mempertimbangkan dengan cermat usulan hak angket oleh Ganjar. Menurut dia, hak angket hanya berpotensi menimbulkan perpecahan.

"Kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih lewat keterangan tertulis, Jumat (23/2).

Dia mengimbau jajaran DPP PPP, terutama di DPR untuk kembali ke khitah atau tujuan awal, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan dan meletakan persatuan, serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

Lihat Juga : Waketum NasDem soal Angket: Ganjar Tak Pantas Bicara Itu, Dia Kalah

Dia sekaligus mengingatkan agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria. Begitupula pihak yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.

"Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah Swt," kata Zarkasih.

Merespons hal itu, Adian menyebut hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu merupakan hak konstitusional yang dimiliki DPR. Adian juga tetap optimistis fraksi PPP di DPR mendukung usulan tersebut.

"Kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian orang sedang menghitung perilehan suaranya di pileg," kata dia di Jakarta.

Dia menyebut kecurangan pemilu telah dilakukan dengan sangat vulgar, dan karena itu sulit untuk mendiamkannya. Anggota Komisi VII DPR itu tak ingin hal serupa terus berulang ke depan.

"Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita memilih untuk berdiam diri gitu? Enggak ada," kata Adian.

Lihat Juga : 3 Sekjen Partai Pengusung Anies Merapat ke NasDem Tower