Moeldoko Beber soal Komunikasi dan Kabinet Usai AHY Jadi Menteri

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali buka suara mengenai hubungannya dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah Ketua Umum Partai Demokrat itu menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Keduanya kini sama-sama dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, meski pernah berseteru imbas usaha Moeldoko ambil alih Partai Demokrat yang dipimpin AHY beberapa tahun lalu.

Lihat Juga : Elite Demokrat Sebut Tegur Sapa AHY-Moeldoko Formalitas Tanpa Makna

"Ya saya ngobrol biasa (dengan AHY)," kata Moeldoko di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Jumat (1/3/2024).

Moeldoko tak merespons secara gamblang ketika disinggung upaya kudeta, terutama pertemuan mereka ketika sidang kabinet awal pekan ini. Ia hanya menegaskan politik merupakan hal yang pragmatis.

"Kalau dalam ruang sidang kabinet itu mungkin banyak orang yang bertanya tanya. Gimana ya? Banyak partai politik , kemarin mengatakan ini ada dua hal, satu pilihan politik itu pragmatis kita boleh berbeda tapi sebagai pejabat negara adalah pandangan politiknya musti sama," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Moeldoko, seluruh pejabat negara di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi harus memiliki pandangan politik yang sama.

"Pandangan politik negara ujungnya adalah apa? Security dan prosperous, aman dan sejahtera. Maka seluruh menteri yang diberikan amanat oleh rakyat menjadi menteri urusannya harus menuju aman dan sejahtera siapa pun tak ada lagi pembedaan dari partai ini dan seterusnya," tegasnya.

Sebelumnya, AHY diangkat menjadi Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Jokowi pada Rabu (21/2/2024). Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menggantikan Mahfud MD.

Moeldoko terpantau tak hadir di pelantikan AHY sebagai menteri. Hal itu menjadi sorotan karena histori hubungan Moeldoko dengan AHY.

Keduanya sama-sama menjadi ketua umum Partai Demokrat. AHY terpilih lewat kongres pada 2020. Setahun berikutnya, Moeldoko terpilih lewat kongres luar biasa (KLB).

Dua kubu sempat adu kuat di jalur hukum. Kubu AHY terbukti sah setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), tetapi MA kembali menolak pada 10 Agustus 2023.