Pakar: Jakarta Sudah Bukan Ibu Kota Negara Indonesia Sejak 15 Februari

Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riwanto mengatakan Jakarta sudah bukan lagi ibu kota negara Indonesia.

Agus merujuk pasal 39 dan 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Pasal itu mengatur Undang-Undang DKI Jakarta harus direvisi paling lama dua tahun setelah UU IKN diundangkan.

"Berarti Februari 2024 pas dua tahun, sekarang sudah Maret. Sejak saat itu, sebenarnya ibu kota kita tidak lagi DKI Jakarta," kata Agus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/2).

Agus mengatakan saat ini Nusantara sudah berstatus ibu kota negara. Sementara itu, status Jakarta mengalami kekosongan hukum terkait status.

Dia menyarankan DPR segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Dia usul aturan itu mencantumkan kembali proses peralihan ibu kota negara.

Agus berpendapat Presiden Jokowi bisa turun tangan bila DPR belum kunjung mengesahkan RUU DKJ. Menurutnya, Jokowi bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Harus segera membuat perppu untuk memastikan tadi bahwa kedudukan ibu kota IKN belum siap sehingga tetap di DKI sampai pada waktunya IKN siap sebagai ibu kota negara," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyebut masa berlaku UU DKI Jakarta sudah habis. Dengan demikian, Jakarta bukan lagi ibu kota negara.

"RUU DKI itu dia kehilangan statusnya tanggal 15 Februari kemarin. Kan itu implikasi dari Undang-undang IKN. Iya dua tahun [setelah UU IKN diundangkan]. Nah, [UU DKI] itu kan berakhir 15 Februari," ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/3).