Hasto PDIP: Pak Ganjar Usulkan Hak Angket Langsung 'Disetrum' ke KPK

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai pelaporan terhadap calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke KPK berkaitan dengan usulan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Baru Pak Ganjar usulkan hak angket langsung disetrum. Ada yang laporkan ke KPK. Itu setrum-setruman banyak sekali ini," kata Hasto dalam acara Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3).

Lihat Juga : KPK Sita Uang Belasan Miliar Usai Geledah Rumah Bos 'Rider'

PDIP, kata Hasto, mempunyai pilihan untuk melancarkan perlawanan secara struktural. Ia menyinggung terdapat pihak yang menggunakan kata demokrasi prosedural sebagai tameng.

Di sisi lain, Hasto menilai demokrasi kerakyatan tak lagi terkandung dalam demokrasi prosedural.

"Ada yang bilang 'silakan ajukan ke Bawaslu, silakan laporkan ke polisi'. Ini demokrasi prosedural, tapi dalam substansinya sudah tak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto menyebut kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024 adalah kombinasi antara kecurangan yang pernah dilakukan dalam Pemilu 1971 era Orde Baru dan Pemilu 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lihat Juga : PDIP & Golkar Ketat di Pileg, Bagaimana Mekanisme Pemilihan Ketua DPR?

Hasto menilai kecurangan di Pemilu 1971 dilakukan dengan masif yang melibatkan ABRI, sementara kecurangan di Pemilu 2009 dilakukan dengan penggunaan bansos untuk kepentingan elektoral.

"Nah, ini Jadi ini merupakan suatu perpaduan sempurna Pemilu 2024 perpaduan sempurna antara apa yang terjadi di tahun 1971 ditambahkan dengan yang terjadi di tahun 2009. Pada 2009 dulu Pak JK sebagai ketua umum Golkar sama PDI sama-sama jadi korbannya," katanya.

Tak hanya itu, Hasto mengklaim terdapat 54 persen kepala daerah dari PDIP yang mengalami intimidasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Itu digencet semuanya caranya bagaimana kepala dinasnya dipanggil dulu yang kontra dengan kepala daerah. Kemudian dilakukan pemetaan atas persoalan-persoalan hukum yang dihadapi kepala daerah lalu terjadi kan sebagai instrumen untuk menekan," ujarnya.

Lihat Juga : Daftar 10 Caleg DPR Suara Terbanyak di Dapil Jakarta I

Sebelumnya, Ganjar dilaporkan ke KPK oleh Ketua IPW sekaligus politikus PSI Sugeng Teguh Santoso terkait penerimaan aliran duit dari BPD Jateng (Bank Jateng).

Sugeng menduga Ganjar terlibat dugaan korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama Bank BPD Jateng (Bank Jateng) periode 2014-2023 Supriyatno berupa gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang.

Sugeng menduga tindak pidana itu dilakukan dalam kurun waktu 2014-2023 dengan nominal total gratifikasi diduga lebih dari Rp100 miliar.

Tuduhan ini pun telah dibantah oleh Ganjar. Ia mengaku tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang dilaporkan oleh Sugeng.

"Saya tidak pernah menerima pemberian/gratifikasi dari yang dia [IPW] tuduhkan," ujar Ganjar saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (5/3).

Ganjar dan PSI berbeda kubu di Pilpres 2024. Meski sempat menyatakan mengusung Ganjar, PSI akhirnya mengarahkan dukungannya ke pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.