Gibran Respons Isu Koalisi Permanen: Tanya ke Orang yang Mengusulkan

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka meminta wacana pembentukan koalisi permanen Prabowo-Gibran 'Barisan Nasional' ditanyakan kepada Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovanie sebagai pihak yang mengusulkan.

"Saya belum bisa menanggapi ya. Silakan bertanya kepada orang yang mengusulkan ya," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/3).

Lihat Juga : Demokrat Tak Sepakat Usul PSI Jokowi Pimpin Barisan Nasional

Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu beralasan hingga saat ini wacana pembentukan koalisi permanen pendukung Prabowo-Gibran belum pernah dibicarakan. Termasuk soal Jokowi yang diusulkan sebagai pemimpin koalisi tersebut.

"Enggak ada, belum pernah ada pembicaraan seperti itu ya," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovanie ingin meniru Malaysia dengan membentuk koalisi permanen 'Barisan Nasional' di Indonesia.

Dalam koalisi itu, Jeffrie mendorong Presiden Joko Widodo sebagai ketua. Menurut dia, koalisi permanen harus terhubung pada level partai tingkat pusat hingga daerah.

"Saya berkali-kali bilang sama tokoh, penting kita lahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama seperti barisan nasional di Malaysia. Atau kita bisa pakai nama barisan rakyat," kata Jeffrie di kanal YouTube Podcast Zulfan Lindan Unpacking, yang diunggah 1 Maret lalu.

Lihat Juga : Faisal Basri: Jokowi Presiden saat Demokrasi Bagus, Sekarang Kita Malu

Wacana itu pun mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) dan Partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) umumnya belum menyatakan sikap yang jelas terkait usulan tersebut. Mereka beralasan usulan PSI belum pernah dibicarakan dengan para pimpinan partai.

Beda dengan rekan satu koalisinya, Partai Demokrat dengan tegas menyatakan tidak sepakat dengan usulan PSI.

Lihat Juga : Guru Besar UI Kritik Jokowi soal Politik Gentong Babi Lewat Bansos

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan beralasan partai tidak mungkin menyerahkan kedaulatan dan kebijakannya kepada seseorang di luar partai termasuk Jokowi.

"Tidak mungkin partai mau menyerahkan kedaulatan dan kebijakan partainya kepada seseorang atau Jokowi seperti yang diusulkan PSI tersebut," kata Syarief melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/3).