DPR soal Usulan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Masih Misteri

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menyebut bahwa usulan agar gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden usai tak lagi menjadi ibu kota masih menjadi misteri.

Pernyataan itu disampaikan Supratman usai memimpin rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pengesahan tingkat satu RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Senin (18/3) malam. Dengan nada berkelakar, Supratman mengaku heran sebab tak ada satu fraksi pun yang mempertahankan usulan tersebut.

Lihat Juga : DPR Sepakati RUU DKJ Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

"Satu-satunya yang belum terjawab dari seluruh pandangan fraksi adalah siapa yang mengusulkan penunjukkan gubernur daerah khusus Jakarta?" ucap Supratman di akhir rapat.

"Karena dari semua pandangan fraksi tadi, tidak ada satupun fraksi yang mempertahankan usulan itu," imbuhnya.

Wacana gubernur Jakarta bisa ditunjuk langsung oleh Presiden sempat menguat selama proses pembahasan RUU DKJ. Usulan itu sempat tertuang dalam naskah RUU tersebut yang sempat beredar awal Desember 2023 lalu.

Namun, dalam rapat maraton pembahasan RUU itu di Baleg DPR, baik pemerintah maupun fraksi-fraksi DPR telah menolak. Hingga disahkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu, DPR dan pemerintah telah menyepakati gubernur Jakarta akan dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung.

Lihat Juga : Prabowo Tinjau Gedung Istana Negara di IKN Nusantara

Kini, usai resmi disahkan di Baleg, RUU DKJ akan dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Dari sembilan fraksi, hanya PKS yang menolak RUU tersebut. Sisanya, delapan fraksi menyetujui.

Pemerintah dan DPR terus mengebut pembahasan RUU DKJ untuk segera disahkan menjadi UU dalam dua pekan terakhir sejak pembukaan masa sidang IV 2023-2024. Langkah itu diambil menyusul status UU DKI Jakarta yang tak lagi berlaku sejak 15 Februari lalu.