Airlangga Bela Jokowi Usai Disorot PBB soal Netralitas Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden dalam Pilpres 2024.

Airlangga mengatakan hampir semua pemimpin negara memiliki partai. Ia mencontohkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang berada di Partai Demokrat hingga Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew yang mendirikan Partai Aksi Rakyat (PAP).

"Enggak ada tanggapan. Hampir semua presiden punya partai," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Airlangga juga mengingatkan Jokowi hingga kini masih menjadi anggota salah satu parpol di Indonesia.

"Jadi Itu biasa. Pak Jokowi kan partainya juga jelas," ujarnya.

Lihat Juga : ANALISIS Hitung-hitung Posisi Jokowi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bacre Waly Ndiaye sebelumnya mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Pertanyaan itu disampaikan pada Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3).

Ndiaye melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024.

Lihat Juga : Anggota Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024

Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia capres-cawapres.

Tak berhenti di situ, Ndiaye juga bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut.

Kementerian Luar Negeri Indonesia telah buka suara soal hal ini.

Mereka mengklarifikasi bahwa pertemuan tersebut bersifat dialog interaktif secara sukarela dan kehadiran Indonesia menjadi bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Lihat Juga : Hasto: Ketika Saya Kritisi Jokowi, Kasus Harun Masiku Tiba-tiba Muncul

Mereka mengatakan kehadiran Indonesia pada pertemuan itu sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB. Namun, Kemlu tidak memberi tanggapan yang signifikan terkait komentar salah satu anggota Komite HAM PBB asal Senegal itu.