AMIN Sindir Bansos dan Politik Gentong Babi ala Jokowi di Pilpres 2024

Anggota Tim Hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto menyoroti pengerahan bantuan sosial (bansos) dan politik 'gentong babi' atau pork barrel politics yang disebut digunakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 dalam gugatannya di MK.

Pria yang akrab disapa BW ini merinci pada Februari 2024 lalu politisasi Bansos untuk kepentingan pasangan Prabowo-Gibran dilakukan pemerintah makin menggila.

"BLT El Nino dicairkan 3 bulan sekaligus jelang pemungutan suara. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos pemerintah keluarkan kebijakan automatic adjustment, dana-dana dari pos-pos lainnya dihold sebanyak Rp51,1 triliun," kata BW.

BW lantas membandingkan pemberian Bansos pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Pada Januari 2023 hanya Rp3,8 triliun. Namun pada Januari 2024 melonjak hingga Rp12,4 triliun.

"Fantastis dan incredible, apa yang jadi dasar itu. Tidak lain itu karena dekati pilpres," kata dia.

Lihat Juga : Poin-poin Gugatan Anies-Ganjar di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Di sisi lain, BW juga menyoroti ada penelitian terkait politik gentong babi. Konsep ini menjelaskan soal penyalahgunaan sumber daya negara seperti bansos yang digunakan raup suara dalam pemilu.

"Dan ini terbukti efektif di lima negara termasuk Indonesia Jadi seluruh penerimaan bansos ketika di konfirmasi dan overlay dengan suara calon terbukti disini. dan dibenarkan oleh survei," kata dia.

"Jadi ada survei yg benarkan penerimaan bansos 69 persen itu yg mereka memilih Prabowo-Gibran. Ini juga menarik. Politisasi bansos oleh Jokowi mendongkrak suara Prabowo," kata dia.

Tim Prabowo tegaskan bansos tidak masalah

Merespons hal tersebut, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris menyatakan paket bansos yang disinggung timnas AMIN merupakan sah dan tak melanggar hukum.

"Apa yang dibahas bansos 90 persen isi dari permohonan itu adalah tentang bansos dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan," kata Hotman usai sidang di MK.

Lihat Juga : Tim AMIN Putar Cuplikan-cuplikan Video Cawe-cawe Jokowi di Sidang MK

Hotman berpendapat apabila ada penyalahgunaan dalam pembagian paket bansos selama ini seharusnya KPK turut tangan mengusut. Selain itu, ia juga menyatakan MK tak berwenang untuk menilai bansos yang menjadi permohonan kubu AMIN.

"Dalam sejarah karir saya inilah contoh surat permohonan sejenis gugatan yang paling mengambang, paling mengambang yang digugat," ucap dia.

Lihat Juga : Tim Anies-Imin Minta Prabowo Ganti Cawapres di Pemungutan Suara Ulang