Profil 8 Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilpres 2024

Daniel Yusmic P Foekh

Daniel lahir di Kupang pada 15 Desember 1964. Dia menempuh pendidikan di S1 Ilmu HTN Universitas Nusa Cendana Kupang (lulus 1990), S2 Ilmu HTN Universitas Indonesia (lulus 1995), dan S3 Ilmu HTN Universitas Indonesia (lulus 2005).

Perjalanan hidup Daniel tidak bisa dipisahkan dari dunia aktivis. Daniel aktif dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang sejak 1985. Selain itu, Daniel pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) DKI Jakarta, Ketua Partisipasi Kristen Indonesia (PARKINDO) cabang Jakarta Pusat.

Lalu, Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN DKI Jakarta, Ketua Umum Badan Pengurus Perwakilan GMIT (Gereja Masehi Injili Timor) di Jakarta 2013-2017, Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) DKI Jakarta, Pengurus Nasional Perkumpulan Senior (PNPS GMKI) dan Sekretaris Umum Badan Kerja Sama (BKS) PGI-GMKI 2014-2019.

Sejak kecil, Daniel bercita-cita menjadi hakim. Namun, ayahnya meminta Daniel untuk mengikuti langkahnya pengajar. Adapun Daniel pun tercatat pernah menjadi dosen honorer di FH Universitas Kristen Indonesia dan dosen tetap di FH Unika Atma Jaya dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli. Selain itu, Daniel pernah menjadi Wakil Dekan FH selama menjadi dosen di Unika Atma Jaya.

Daniel menjadi hakim MK dari lembaga pengusul Presiden. Ia menggantikan hakim I Dewa Gede Palguna yang telah menyelesaikan masa tugasnya pada 7 Januari 2020.

Lihat Juga : 303 Akademisi Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Adil di Sengketa Pilpres

M Guntur Hamzah

Guntur lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 Januari 1965. Guntur menyelesaikan pendidikan S1 FH Universitas Hasanuddin, Makassar (lulus 1988), S2 Hukum Universitas Padjajaran, Bandung (lulus 1995), dan S3 Universitas Airlangga, Surabaya (lulus 2002).

Sejak Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Guntur juga pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) FH Unhas, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unhas, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unhas, dan Pembantu Dekan I FH Unhas.

Selain itu, Guntur pernah mendapat tugas sebagai Legislative Drafter pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada 2003. Lalu, anggota Tim Ahli Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) 2010, Tenaga Ahli pada Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2011-2012, Reviewer Jurnal, Buku Ajar, dan Penelitian pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DP2M) DIKTI Kementerin Pendidikan Nasional tahun 2007-2015.

Kemudian, Guntur Hamzah menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada MK. Selanjutnya, menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun pada 2015-2022, Guntur menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Ia menjadi hakim MK sejak 23 November 2022. Guntur merupakan hakim dari lembaga pengusul DPR.

Ridwan Mansyur

Ridwan lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada 11 November 1959. Dia menempuh pendidikan S1 FH Universitas Sriwijaya Palembang (lulus 1984), S2 Hukum, dan S3 di Universitas Padjadjaran Bandung (lulus 2010).

Perjalanan karier Ridwan di bidang yudikatif dimulai sebagai calon hakim pada PN Bekasi pada 1986. Jabatan sebagai hakim dimulai pada PN Muara Enim pada 1989. Lalu, pada 1992, Ridwan beralih tugas menjadi hakim pada PN Arga Makmur Bengkulu Utara, menjadi hakim di PN Cibinong pada 1998. Kemudian, Ridwan menjadi hakim pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang dijalani hingga pertengahan tahun 2006.

Pada 2006, Ridwan menjadi Wakil Ketua PN Purwakarta. Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Wakil Ketua PN Batam. Hingga 2008, Ridwan menjadi Ketua PN Batam. Selang dua tahun atau 2010, Ridwan menjadi Ketua PN Palembang Klas IA Khusus. Selain itu, pada 2012, Ridwan menjadi Hakim Tinggi PT Jakarta. Lalu, Ridwan pun ditugaskan sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA (2012-2017).

Pada pertengahan 2017 hingga akhir 2018, Ridwan mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Jabatan ini diemban hingga akhir tahun 2018. Lalu, dia menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di akhir 2018. Kemudian, Ridwan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang pada 2020. Hingga akhirnya, Ridwan menjadi Panitera MA pada Februari 2021.

Ridwan menjadi hakim MK dari lembaga pengusul MA. Ia menjadi hakim MK menggantikan hakim Manahan Sitompul yang telah mencapai usia pensiun.

Lihat Juga : Tim Hukum Prabowo: Indonesia Bisa Krisis Kalau Pemilu Diulang

Arsul Sani

Arsul lahir di Pekalongan, pada tanggal 8 Januari 1964. Arsul menempuh pendidikan S1 FH Universitas Indonesia (lulus 1987), S2 corporate communication di London School of Public Relations (LSPR), Jakarta (lulus 2007), dan S3 di Collegium Humanum, Warsaw Management University, Polandia (lulus 2022).

Arsul memulai karirnya di bidang hukum dengan menjadi asisten pembela umum sukarela (volunteer lawyer) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 1986-1988. Arsul juga pernah menjadi visiting lawyer di Dunhil, Madden, Butler yang merupakan firma hukum besar di Sydney, Australia (1993-1994).

Arsul pernah menjadi praktisi hukum korporasi, arbiter dan eksekutif di sebuah perusahaan PMA multinasional. Adapun pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, Arsul tercatat menjadi anggota tim lawyer Pemerintah RI di bawah Almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution, SH dalam menghadapi sejumlah gugatan arbitrase internasional terkait penghentian beberapa proyek listrik swasta.

Arsul juga pernah aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi, di antaranya LPBH-PBNU pada masa kepemimpinan Almarhum K.H. Hasyim Muzadi (2005-2010); Ketua Umum Indonesian Corporate Counsel Assciation (ICCA) (2006-2008); Ketua Bidang Luar Negeri, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) (2007-2013).

Lalu, Wakil Ketua Dewan Penasehat DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (2020-2023); Dewan Pembina Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) (2021-2023) dan perkumpulan Lingkaran Masyarakat Professional Nahdhiyin (NU-Circle) (2012-2023).

Arsul pernah bergelut di lembaga legislatif, yakni menjadi Anggota DPR RI dari PPP.

Kemudian, Arsul menjadi hakim MK dari lembaga pengusul DPR menggantikan Wahiduddin Adams yang purna tugas karena mencapai usia pensiun.