YLBHI Kecam Pembubaran People's Water Forum, Polda Bali Buka Suara

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam tindakan represif dan pembubaran agenda People's Water Forum (PWF) di Bali. Kegiatan PWF ini digelar bersamaan dengan agenda World Water Forum (WWF) ke-10 yang menghadirkan para pemimpin dunia di Bali.

Mengutip unggahan di akun Instagram resmi YLBHI, pada Senin (20/5), puluhan orang yang diduga dari ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) mengintimidasi dan memaksa bubar agenda PWF.

Menurut YLBHI, mereka mencopot dan merampas spanduk, baliho, karya seni dan atribut agenda secara paksa. Bahkan mereka juga melakukan kekerasan fisik kepada peserta forum. Selain itu, ponsel panitia PWF juga diretas.

"Ini bukan yang pertama, teror dari aparat negara dan peretasan juga dialami oleh pihak PWF sebelumnya," dikutip dari unggahan YLBHI, Selasa (21/5).

YLBHI mendesak segala bentuk intimidasi dan kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat maupun ormas agar segera dihentikan.

Mereka juga mendesak negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga untuk melakukan kritik tanpa ada tekanan.

Pembubaran ini diduga karena kegiatan PWF dianggap mengganggu pelaksanaan World Water Forum ke-10 di Bali. Namun, YLBHI menyatakan kegiatan PWF digelar untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan di forum WWF.

"Pada hari yang sama, World Water Forum juga diadakan di Bali dengan mendatangkan Pejabat Negara dan tokoh publik. PWF juga dilakukan untuk mengakomodir suara masyarakat yang dipinggirkan dan tidak dibawa ke forum ini," tulis YLBHI.

Pembubaran kegiatan PWF itu dilakukan di sebuah hotel di Jalan Hayam Wuruk, Kota Denpasar. Kegiatan tersebut untuk merespons dan mengkritisi perhelatan World Water Forum ke-10.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan pihaknya belum mengetahui masalah pembubaran agenda PWF tersebut. Menurutnya, sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian terkait pembubaran itu.

"Intinya Polda Bali tidak mengetahui ada kegiatan yang dilakukan di hotel tersebut dan juga rencana pihak-pihak yang melarang atau menghentikan kegiatan tersebut," kata Jansen, Senin (20/5).

Jansen menyebut kelompok aktivis PWF tidak mematuhi aturan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

"Tidak ada pemberitahuan sebagaimana aturan tersebut, bahkan cenderung kegiatan diam-diam disebar melalui medsos," katanya.