Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pidatonya di Rakernas V PDIP, Minggu (26/5).
Megawati mengatakan saat ini tengah terjadi peperangan antara hukum yang berkeadilan dengan hukum yang dimanipulasi.
Ia menyebut hal itu terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan KPU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden kelima Indonesia itu mengaku heran dengan KPU. Sebab, KPU dinilai tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Heran saya KPU, lho iya lho. Enggak ngerti saya, kok bisa nurut gitu. Padahal Komisi Pemilihan Umum, kan harusnya pasti LUBER, pasti JURDIL. Jadi apa? Netral. Eh enggak. Aduh pusing dah," kata Megawati.
Tak hanya itu, Megawati juga menyayangkan kinerja Bawaslu yang tidak tegas dalam menindak dugaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Bawaslu. Mana saya dengar semprit, enggak ada. Kan mestinya sempritnya itu keras banget. Apalagi yang kemarin, mustinya prat prit. Enggak ada," ujarnya.
Megawati pun bersenandung dan menertawakan sikap Bawaslu tersebut.
"Sepi, sunyi, sendiri. Bener apa enggak? Gawat," ucapnya.
Salah satu poin catatan rakernas V PDIP yang dibacakan oleh Ketua DPP Puan Maharani adalah terkait Pemilu2024 sebagai gelaran pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
"Rakernas V menilai bahwapemilu2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," kata Puan dalam pidatonya.
Puan menyebut buruknya penyelenggaraanPemilu2024 itu tak lepas dari penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi aparat penegak hukum.
Lalu, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, hingga masifnya praktek politik uang.
Melalui Rakernas V ini PDIP pun merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi lewat peninjauan kembali sistem pemilu dan konsolidasi demokrasi.
(lna/isn)