MPR Gencar Cari Dukungan Revisi UUD 1945: SBY, Paloh Hingga Amien Rais

Wacana amendemen UUD 1945 belakangan kembali mengemuka. Dengan gencar, para pimpinan MPR safari menemui sejumlah tokoh dalam beberapa waktu belakangan.

Pada 28 Mei lalu, pimpinan MPR bertamu ke kediaman Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut SBY tak keberatan jika UUD 1945 diamendemen. Menurutnya, amendemen terhadap UUD 1945 bukan hal yang tabu.

Bamsoet menyebut SBY menekankan kajian yang komprehensif jika UUD 1945 hendak diubah.

"Apa yang sudah benar dipertahankan, apa yang masih dianggap kurang diperbaiki," ucap Bamsoet.

Beberapa hari berselang, pimpinan MPR melanjutkan safari. Kini giliran Ketum NasDem Surya Paloh yang ditemui pada Selasa (4/6).

Usai pertemuan, Bamsoet kembali menyampaikan bahwa UUD 1945 harus kembali dikaji secara lebih dalam.

Menurutnya, konstitusi kita yang telah mengalami empat kali amendemen harus dikaji kembali apakah telah sejalan dengan impian para pendiri bangsa atau tidak.

"Apakah sistem demokrasi kita, pilihan kita hari ini lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudharatnya bagi masa depan bangsa kita," ucap dia.

Bamsoet pun menyatakan bakal merekomendasikan kepada MPR periode selanjutnya untuk mengkaji secara menyeluruh UUD 1945.

Ia menyampaikan setidaknya ada lima aspirasi soal konstitusi yang ia tangkap dari publik.

Pertama, amendemen terbatas terhadap UUD 1945 guna memasukkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kini menjadi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Kedua, mendorong amendemen secara menyeluruh lewat kajian yang komprehensif untuk melihat pasal mana yang sudah tak sesuai lagi hari ini.

"Ketiga, kembali ke UUD dekrit sesuai dengan dekrit presiden, yang ada penjelasannya, kemudian kembali lagi ada lagi aspirasi kembali ke UUD yang asli 18 Agustus 1945," ujar dia.

Terakhir, mereka yang menilai UUD 1945 tidaklah perlu untuk diamendemen.

Dua hari usai bertemu Paloh, pimpinan MPR bertemu dengan mantan Ketua MPR Amien Rais 1999-2004. Usai pertemuan, Amien tak masalah jika UUD 1945 kembali diamendemen. Ia mengaku tak masalah jika presiden kembali dipilih oleh MPR.

"Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," kata Amien dalam konferensi pers.

Menurutnya zaman senantiasa berubah, sehingga konstitusi pun harus senantiasa bisa menjawab tantangan zaman.

Ia berharap lewat amendemen, MPR kembali jadi lembaga tertinggi negara seperti sebelum era reformasi. Menurutnya hal itu dapat kembali memperkuat posisi MPR.

"Jadi waktu saya jadi Ketua MPR itu, presiden-presiden itu kemudian kalau bangun pagi, 'wah di atas saya masih ada Ketua MPR', kalau sekarang kan enggak digubris," ujarnya.