Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan pelaku penjarahan di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, harus ditindak tegas dan ditangkap.
"Harus ditindak, itu kan sudah melanggar hukum," kata Heru di Jakarta, Rabu, saat ditanya terkait penjarahan Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
Heru mengatakan Pemprov DKI sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti penjarahan yang merugikan aset milik daerah itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyatakan sudah ada beberapa orang yang akan diproses dalam kasus penjarahan barang di Rusunawa Marunda khususnya yang berada di klaster C.
"Pak Asbang (Asisten pembangunan dan lingkungan) sudah koordinasi dengan polres dan Polsek setempat. Dan ada beberapa yang sudah mau diproses," tuturnya.
Heru menambahkan bahwa Pemprov DKI tidak ada rencana melakukan pembongkaran Rusunawa Marunda hanya karena penjarahan. Sebailknya, ia ingin pelaku penjarahan ditangkap.
"Tidak ada (rencana pembongkaran). Pelakunya kita tangkap saja," katanya.
Rusunawa Marunda rusak parah sejak ditinggal oleh para penghuninya yang direlokasi ke tempat lain. Kini kondisinya semakin mengenaskan karena barang-barang yang tersisa termasuk aset milik Pemprov DKI dijarah pencuri. Barang-barang itu antara lain besi, tralis, wastafel. WC duduk dan jongkok.
Beberapa tembok Rusunawa Marunda bahkan runtuh karena ulah para penjarah.
Penjarahan bukan kali ini saja, namun hal serupa pernah terjadi pada awal tahun 2024. Anggota regu satuan pengamanan Rusunawa Marunda mengaku khawatir saat menemukan kusen jendela unit di blok C2 telah dibongkar tanpa pemberitahuan kepada pihak pengelola.
"Kami mendapati beberapa orang yang sedang mencongkel kusen jendela di area blok C2. Kami tegur dan barang tersebut kami amankan kurang lebih tujuh buah kusen jendela," kata salah seorang satpam Candra Yuda Suteja (48), Senin (1/1)
Candra mengatakan saat itu salah satu dari kawanan pembongkar kusen tersebut marah-marah usai mendapat teguran dari satpam. Orang itu berkata "gue sudah capek-capek kerja," tutur Candra.
Pembongkaran itu, menurut Candra, telah terjadi lebih dari 10 kali sejak November hingga Desember 2023.