Komnas Haji Sebut Rencana Pansus di DPR Tak Relevan

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj berpendapat rencana DPR membentuk panitia khusus (pansus) evaluasi pelaksanaan haji 2024 tidaklah relevan.

Ia menyebut argumentasi yang disampaikan oleh Tim Pengawas Haji DPR juga lemah.

"Saya kira tak relevan dan tak urgen, argumentasinya juga lemah. Misalnya tadi kalau pintu masuknya lewat kuota sudah keliru mereka," kata Mustolih dalam diskusi Polemik Trijaya FM secara daring, Sabtu (22/6).

Mustolih ragu agenda pansus itu akan berjalan mengingat anggota DPR periode ini yang akan purnatugas dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan operasional haji baru berakhir pada 21 Juli mendatang. Pansus pun baru akan terbentuk usai agenda haji rampung.

Sementara, pada waktu yang berdekatan DPR akan memasuki masa reses.

"1 Oktober harus sudah ada pelantikan anggota DPR baru dan di DPR itu kan tidak dikenal carry over persoalan dari DPR lama ke baru," ucap dia.

Meski begitu, Mustolih tetap mengapresiasi temuan-temuan Timwas Haji. Ia mengakui Timwas Haji tahun ini bertindak cukup kritis.

Ia pun mengingatkan catatan dari Timwas itu juga tetap untuk dipelajari oleh pemerintah sebagai masukan dan evaluasi penyelenggaraan Haji di tahun-tahun berikutnya.

Pada saat yang sama, Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kemenag Arsyad Hidayat turut merespons temuan Timwas Haji.

Ia mengaku menghormati penuh atas temuan dari Timwas Haji DPR selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Namun, ia menekankan temuan-temuan itu juga harus disertai dengan data yang valid.

"Kalau seumpama dari 221 ribu atau 213.320 jamaah haji kasus hanya terjadi di 1 atau 2 orang apakah itu dianggap sebuah temuan?" ucap dia.

"Seumpama acara pernikahan saja yang melibatkan hanya seribu orang di sana sini pasti ada tamu undangan yang mengatakan makanan kurang pas," imbuhnya.

DPR sebelumnya berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyebut pembentukan pansus diharapkan bisa menggali persoalan keuangan hingga manajemen.

"Untuk melihat variabel variabel, termasuk juga pengelolaan keuangan haji, manajemen kuota, akses terhadap pelayanan haji yang layak, fasilitas haji yang layak. Paling tidak ada lagi maktab yang overcapacity. Terus harga penerbangan yang tidak terlalu mahal, menyangkut biaya efisiensi berangkat haji," kata Diah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (18/6).