Kratom dan Lingkaran Setan Methadone: Perjuangan Yusuf Melepas Candu

Yusuf mengatakan pengguna kratom di Bandung cukup tinggi, mayoritas anak-anak muda. Kratom biasanya dijual eceran. Satu plastik klip berukuran sedang dijual seharga Rp50 ribu.

Namun, Yusuf menyayangkan kratom disalahgunakan, termasuk oleh sejumlah temannya. Mereka mengonsumsinya dengan cara dicampur obat-obatan antidepresan seperti benzo hingga minuman beralkohol.

"Penyalahgunanya itu rentan dengan overdosis, itu yang bahaya penyalahgunaan," katanya.

Pendiri Rumah Cemara, Patri Handoyo mendorong pemerintah segera mengambil sikap terkait kratom ini. Menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa menetapkan kratom masuk dalam golongan obat herbal atau jamu. Ia pun berharap Kemenkes segera menuntaskan penelitian kratom bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Kalau misalnya kratom sudah dikategorikan sebagai jamu atau obat tradisional itu kan pengawasannya akan lebih jelas, dan badan POM juga punya kewenangan untuk mengawasi itu," ujarnya ujar Patri.

Patri mengatakan pemerintah tak bisa begitu saja melarang konsumsi maupun penjualan tanaman endemik Kalimantan tersebut. Menurutnya, kebijakan pelarangan hanya akan membuat kratom masuk ke dalam pasar gelap.

"Pasar gelap artinya produksi gelap, terus peredaran gelap. Nah, kalau sudah diproduksi secara gelap, mereka pasti mencari laba yang sebesar-besarnya," kata Patri.

Foto: (CNN Indonesia/Hamka Winovan) Patri Handoyo, Pendiri Rumah Cemara.

Larangan BNN

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kemenkes, BRIN, serta BPOM untuk meneliti lebih lanjut manfaat tanaman kratom di tengah polemik kandungan narkotika. Hasil riset lanjutan ditargetkan rampung pada Agustus 2024.

Instruksi itu diberikan Jokowi pada rapat internal tentang kebijakan dalam penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/6).

Kepala BNN RI Komjen Marthinus Hukom sementara itu meminta agar tanaman kratom tetap tidak digunakan oleh masyarakat selama masa riset, kecuali untuk kepentingan penelitian.

"Kratom memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh, terlebih jika digunakan dengan dosis tinggi," ujar Marthinus dalam keterangan tertulis resmi, Jumat (21/6).

Hingga kini, kata Marthinus, budidaya dan konsumsi kratom masih belum diatur dalam Undang-Undang (UU) Narkotika, sehingga BNN mengusulkan untuk dilakukan penelitian teknis tentang kratom.

Sejak 2022, Marthinus menuturkan BNN telah merehabilitasi 133 orang penyalahguna kratom dengan ciri-ciri klinis seperti yang terjadi pada penyalahguna zat opioid, yakni kecemasan, tegang, muntah, pusing, dan mual.

Beberapa kebijakan dari lembaga terkait, seperti BPOM telah melarang penggunaan kratom dalam obat bahan alam.

Selain itu, lanjut dia, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) juga tetap pada kebijakannya bahwa kratom dan semua turunannya berada dalam pengawasan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang akan terus memonitor literatur ilmiah serta perkembangan kratom di seluruh dunia.

Sikap BNN Berdasarkan Surat Edaran BNN 2019 (SE Kepala BNN Nomor B/3985/X/KA/PL.02/2019/BNN tahun 2019) terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di Indonesia, kata dia, mendukung keputusan Komnas Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika bahwa tanaman kratom merupakan narkotika golongan I.

"Diperlukan intervensi sustainable alternatif development tanaman kratom, khususnya di wilayah Kalimantan dan melakukan sosialisasi bahaya mengonsumsi kratom," ucap dia.