Demo Buruh Tolak Tapera Gelar Teatrikal hingga Bakar Ban

Massa buruh mementaskan teatrikal pungutan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap berbagai kelas pekerja saat menggelar demonstrasi menolak program tersebut di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Teatrikal dibuka dengan adegan rakyat dari beragam profesi seperti buruh, petani, nelayan, hingga tenaga kesehatan melakukan pekerjaannya masing-masing.

Setelah bekerja membanting tulang setiap hari, mereka pun mendapatkan upah. Namun, tiba-tiba datang seseorang yang meminta agar mereka membayarkan sebagian upah tersebut untuk iuran Tapera.

Mimik wajah para pekerja seketika berubah menjadi murung. Uang hasil kerja keras mereka terpaksa diberikan kepada pemerintah untuk Tapera.

Lihat Juga : Massa Buruh Demo Tolak Tapera Bertahan Diguyur Hujan Deras

Sementara itu, api dari pembakaran ban di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat atau ke arah Istana Negara masih berkobar saat aksi teatrikal berlangsung.

Massa aksi turut membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan "Cabut Tapera sekarang juga!!!" di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Patung Kuda.

Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno mengatakan ada lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini.

Pertama, menuntut Presiden Jokowi untuk mencabut Undang-Undang Tapera No.4 Tahun 2016 dan peraturan pemerintah turunannya.

Kedua, menuntut Presiden Jokowi agar membuka ruang dialog yang demokratis, partisipatif, transparan, dan inklusif dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan untuk rakyat.

Lihat Juga : Jokowi Persilakan KPK Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 Miliar

Ketiga, menuntut pemerintah membangun perumahan rakyat secara kayak, ekonomis/terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang terintegrasi dengan tempat bekerja, dan akses moda transportasi modern.

Keempat, menuntut Presiden Jokowi agar mencabut Undang-undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 karena menjadi sumber utama penderitaan rakyat dan kaum buruh sehingga berakibat tidak memiliki kepastian kerja, upah murah, pesangon berkurang, dan pada akhirnya kesulitan memiliki rumah.

"Sejahterakan rakyat, berlakukan upah layak nasional dan jaminan kepastian kerja bagi kaum buruh," kata Sunarno.