Hasto soal Kudatuli: Extraordinary Crime, Pelanggaran HAM Berat

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Kudatuli adalah kejahatan luar biasa dan termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

"Kudatuli ini adalah suatu extraordinary crime, suatu kejahatan yang luar biasa, suatu pelanggaran HAM berat," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7).

Lihat Juga : Peringati Kudatuli, Hasto Hingga Ganjar Tabur Bunga di Kantor PDIP

PDIP pun berharap pemerintah menjadikan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat.

Hasto mengatakan, peristiwa Kudatuli mengajarkan bahwa setebal apapun tembok kekuasaan otoriter tidak akan bisa membungkam suara rakyat.

Ia meminta agar para kader PDIP tetap menggelorakan semangat menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat melalui peringatan Kudatuli.

"Percaya-lah bahwa kekuasaan setebal apapun tembok kekuasaan itu dibangun, kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam. Kekuasaan arus bawah mampu melawan berbagai tembok kekuasaan yang lupa diri," ujarnya.

Lihat Juga : Mengenang 28 Tahun Peristiwa Berdarah Kudatuli di Kantor PDI

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 ditandai dengan penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta. Peristiwa ini buntut dari dualisme yang terjadi di tubuh partai.

Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 1993, diserbu oleh kelompok pendukung Soerjadi, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Medan 1996. Soerjadi saat itu digunakan pemerintah Orde Baru untuk mendongkel Megawati.

Berdasarkan catatan awal Amnesty International, sebanyak 206 hingga 241 orang ditangkap aparat keamanan setelah peristiwa Kudatuli. Lalu sedikitnya 90 orang luka-luka dan 5-7 orang dilaporkan meninggal dunia.