Komisi VIII DPR Soal Pansus Haji: Jangan Kebakaran Jenggot

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyatakan tak ada urusan pribadi di balik pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji. Ia meminta pembentukan pansus tak dikaitkan dengan PKB dan PBNU.

"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," kata Marwan dikutip dari Antara, Senin (29/7).

Ia menjelaskan Pansus Haji dibuat karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan data dan keterangan yang cukup terkait pelaksanaan haji 2024.

Politisi PKB itu pun menegaskan Pansus Angket Haji murni bagian dari pekerjaan Komisi VIII DPR.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VIII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ujar Marwan.

Marwan menilai ketidakterbukaan Kemenag membuat Komisi VIII sepakat membongkar data yang terkesan ditutup-tutupi itu. Salah satunya, soal alokasi tambahan kuota haji.

"Terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antri berpuluh tahun," ucapnya.

Pada awal Juli, DPR membentuk pansus untuk mendalami pelaksanaan Haji 2024 yang dinilai banyak diwarnai kejanggalan. Pansus diresmikan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Namun, pembentukan pansus ini dinilai politis. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengaku mengendus kepentingan pribadi di balik pembentukan Pansus Angket Haji 2024 yang diinisiasi PKB.

Yahya merasa curiga salah satu tujuan pansus itu untuk menyerang PBNU, karena Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.

"Soal pansus haji ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam jumpa pers usai Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).