Nusron Wahid Kritik Gus Yahya soal Pansus Haji, PBNU Bereaksi

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengkritisi pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang mencurigai Pansus Hak Angket Haji DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang Menteri Agama yang juga adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.

Nusron menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

Lihat Juga : Gus Yahya soal Pansus Haji: Jangan-jangan Cuma Mau Incar Adik Saya

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi. Siapapun Menteri Agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," tutur Nusron dalam keterangannya.

Nusron lantas mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

"Sebaiknya antar elemen saling menghormati hak-nya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan menteri agama," kata dia.

Merespons pernyataan Nusron itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Suleman Tanjung menganggap penyataan Nusron sebagai tindakan yang kurang elok.

Lihat Juga : Komisi VIII DPR Soal Pansus Haji: Jangan Kebakaran Jenggot

Suleman menyinggung status Nusron kini masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU.

"Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai ketua LPP PBNU. Sangat tidak elok lah mengungkapkan pernyataan demikian," kata Suleman dalam keterangannya, Senin (29/7).

Suleman menilai pernyataan Nusron yang mengoreksi pernyataan Gus Yahya justru menjadi tanda tanya bagi elite PBNU.

"Pak Nusron ini memang jabatannya dulu di PBNU wakil ketua umum, (tapi) sekarang dia jadi ketua LPP," ujarnya.

Suleman lantas mengungkit turunnya jabatan Nusron dari posisi semula sebagai Waketum PBNU menjadi Ketua LPP PBNU. Baginya, hal ini tidak ada masalah karena dilakukan untuk menegakkan peraturan organisasi.

"Sebab, jabatan wakil ketua umum tidak dibenarkan jika dirangkap dengan jabatan politik," katanya.

Lihat Juga : DPR Tegaskan Pansus Haji Tidak Akan Bekerja pada Masa Reses

Suleman mengatakan pernyataan Gus Yahya tentang Pansus Haji sebenarnya sebatas menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers pleno PBNU.

Sebelumnya Gus Yahya mengatakan Pansus haji bukan urusan PBNU. Gus Yahya kemudian menjawab secara normatif bahwa pelaksanaan haji bisa dilihat dari respon atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji kali ini berhasil atau tidak.

Gus Yahya menilai banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika Pansus tetap jalan, Gus Yahya menduga ada masalah pribadi di dalamnya.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).