Megawati: Urusan Tambang Sekarang Heboh, Enggak Ada Beras Piye

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah ke ormas agama yang menimbulkan keriuhan publik akhir-akhir ini.

Megawati menilai keriuhan akibat perizinan tambang itu membuat pemerintah tak fokus dalam menangani ancaman krisis pangan yang dapat terjadi.

Lihat Juga : ANALISIS Tradisi Kritis Muhammadiyah Bisa Terancam Konsesi Tambang Jokowi

"Orang urusan tambang aja sekarang pada heboh. woh mau nyari tambang, mau nyari tambang. Saya tuh sampai bilang sama temen-temen. Pangan o (makan tuh) tambang iku (itu), nanti kalau sudah enggak ada beras terus piye (gimana)," kata Mega saat menyampaikan pidato kebangsaan di Mukernas Perindo di Inews Tower, Jakarta, Selasa (30/7).

Megawati meminta pemerintah turut fokus mengatasi ancaman krisis pangan Indonesia di masa depan. Ia menyinggung banyak negara yang telah bersiap menghadapi krisis pangan.

Presiden ke-5 RI itu menilai persiapan negara-negara di dunia dalam menghadapi krisis pangan itu dapat mempengaruhi pangan Indonesia yang masih mengandalkan import.

"Negara-negara sekarang kalau ndak percaya sama saya negara-negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka," jelas dia.

"Nah, kita terus mencarinya ke mana," sambungnya.

Lihat Juga : Takut Hilang Legitimasi Moral, PGI dan KWI Tetap Tolak Izin Tambang

Oleh karena itu, Megawati juga meminta masyarakat Indonesia bersiap menghadapi krisis pangan dengan menyiapkan pangan alternatif beras.

"Kalau nanti enggak ada, jangan pikir loh mau impor, impornya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya," ujarnya.

Sebelumnya, PBNU dan Muhammadiyah telah resmi menerima izin tambang dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Keputusan kedua ormas tersebut menuai kritik masyarakat.

Keputusan NU dan Muhammadiyah itu dinilai tak selaras dengan semangat keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Dua ormas Islam ini pun dinilai berpotensi menjadi aktor penggusur masyarakat.