Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menantang Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf membuktikan tudingan soal dugaan kepentingan pribadi di balik pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024.
Ia menegaskan pembentukan pansus merupakan pelaksanaan konstitusi yang semestinya dihormati.
"Itu pelaksanaan konstitusi yang harus dihormati. Jika ada pihak-pihak yang menduga itu, tolong buktikan," kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (30/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jazilul menyebut jika hal itu tak terbukti, maka ucapan Gus Yahya merupakan tindakan contempt of parliament dan mengganggu kinerja anggota DPR. Menurut dia, ucapan Gus Yahya merupakan tudingan yang melecehkan keputusan rapat paripurna DPR RI.
Ia menjelaskan Pansus Angket Haji tak hanya melibatkan PKB, tapi semua fraksi partai politik.
"Dari awal ini semuanya berdasarkan tahapan. Bukan hanya PKB, seluruh partai politik. Diputus di paripurna, mana pribadinya?" ucap dia.
Jazilul juga merespons surat berkop Kemenag Kabupaten Bintan yang meminta Ketua MUI Bintan membuat video dukungan ke Yaqut dan menghentikan Pansus Haji.
Ia menganggap itu sebagai lelucon. Menurutnya, jika memang Yaqut merasa tak ada yang salah dengan pelaksanaan ibadah haji 2024, maka ia tak perlu takut.
Menurutnya, hal itu hanya kian menguatkan ada yang ditutupi dari proses pelaksanaan haji 2024.
"Kalau merasa benar, buktikan saja di proses pansus. Kalau membutuhkan video pembelaan macam-macam itu artinya ada sesuatu, makin jelas, ada sesuatu yang ditutup-tutupi," ujarnya.
Gus Yahya sebelumnya mengendus kepentingan pribadi di balik pembentukan Pansus Haji 2024. Ia curiga salah satu tujuan pansus itu untuk menyerang PBNU, karena Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.
"Soal pansus haji ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam jumpa pers usai Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).
(mnf/tsa)