Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar menepis tudingan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) yang dipimpinnya dianakemaskan oleh Direksi Transjakarta.
"Iya itu enggak bener ya ampun. Saya kerja di sini, jadi dewan di sini, saya serahkan sama yang di atas saja. Saya ketawa ini," kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/7).
Menurutnya, dugaan para sopir Jaklingko terkait konflik kepentingan muncul karena armada mereka banyak yang belum bergabung ke Transjakarta. Ia menyebut Transjakarta sudah bekerja secara profesional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ikuti kok prosesnya, alurnya, apalagi kita di sini. Malah justru kita memperjuangkan mereka. Kalau ada apa-apa pasti kita bantu di sini. Bukan monopoli, enggak ada," tegasnya.
Taufik menjelaskan angkutan reguler KWK sebelum bergabung ke Jaklingko sebanyak 6.238 armada. Namun, realisasi integrasi hanya sekitar 51 persen atau sekitar 1.435 armada.
"Ini yang lain sudah 97 persen, 75 persen, kita enggak ada monopoli. Kalau kita ukurannya dari yang terealisasi di Jaklingko. Kalau bicara keseluruhan memang kita paling besar ya 6.238. Yang terintegrasi hanya 2.801 atau 44 persen diambil dari armada kita. Tapi yang sudah bergabung sama Mikrotrans baru 51 persen atau 1.435," ujar Taufik.
"Armada yang paling besar itu KWK. KWK itu adalah angkutan pinggir kota, dia ada di perumahan, kantong-kantong yang merah. Data kita kan se-DKI," sambungnya.
Sopir Jaklingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) menuding Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator Jaklingko yakni KWK.
"Ya benar KWK," kata Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya Rahmadoni saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (30/7).
Rahmadoni menyebutkan Koperasi Wahana Kalpika dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar.
"Kebetulan yang bersangkutan wakil ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK. Jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," tuturnya.
Sebelumnya, ratusan sopir Jaklingko menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7). Ada delapan koperasi mitra operator program Jaklingko dan Transjakarta yang melakukan unjuk rasa.
Mereka adalah Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.
Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi yang dilakukan oleh Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.
(lna/isn)