PDIP Bakal Cegah Ridwan Kamil Lawan Kotak Kosong di Pilgub Jakarta

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya bakal mencegah peluang politikus Golkar Ridwan Kamil melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Untuk Jakarta kotak kosong sebenarnya dalam konteks demokrasi kita itu suatu yang harus dicegah," kata Hasto saat mendampingi Megawati Soekarnoputri mengunjungi pameran seni rupa di Galeri Nasional, Kamis (8/8).

Lihat Juga : Poin-poin Hasil Pertemuan RK dan Airlangga soal Pilkada Jakarta

Menurut Hasto, masih ada peluang agar kotak kosong tidak terjadi di Pilgub DKI Jakarta. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) biasanya akan memberikan waktu tambahan sehingga memungkinkan ada perubahan konstelasi.

"Belum terancam, masih ada peluang. Karena nanti kalau misalnya ada indikasi kotak kosong pun KPU akan memberikan perpanjangan biasanya. Di situlah bisa terjadi perubahan konstelasi," ucap dia.

Di sisi lain, Hasto tak merasa partainya ditinggal sehingga memiliki ruang gerak yang sempit untuk menjalin koalisi di Pilkada. Ia menyebut semuanya tetap bergantung pada basis dukungan masyarakat.

Di beberapa wilayah, lanjut Hasto, koalisi atau kerja sama dengan partai lain berjalan dengan baik. Hanya beberapa wilayah strategis terutama di tingkat provinsi, Hasto mengakui pihaknya masih mencari solusi.

"Hanya di tingkat provinsi di beberapa wilayah provinsi yang masuk kategori strategis, kan ada kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dihitung-hitung, yang harus dicermati, dan itu lah yang nanti akan jadi bagian dari solusi," ujarnya.

Lihat Juga : Pencalonan Anies di Ujung Tanduk Buntut Manuver KIM Plus

Peluang kotak kosong di Pilgub Jakarta saat ini terbuka lebar usai Anies Baswedan hampir dipastikan ditinggal partai pengusungnya seperti PKS dan NasDem.

Masih ada PDIP dan PKB yang belum menentukan sikap. Namun, kedua partai itu hingga kini belum mengumumkan sikap mereka.

Sementara, PKS belakangan membuka peluang untuk mendukung Ridwan Kamil bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM). RK didukung mayoritas partai seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, hingga PSI.