Menakar Proyek IKN dan Program Makan Bergizi Gratis di Tangan Prabowo

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan proyek pembangunan IKN memakan biaya yang terlalu besar. Menurutnya, meski investasi masuk, porsi terbesar untuk infrastruktur utama dan penunjang tetap berasal dari APBN.

Ia mengatakan jika melihat ruang di APBN, hanya ada satu pilihan agar IKN terus berlanjut, yakni mengambil pos belanja lainnya.

"Apakah makan siang gratisnya yang dipangkas? atau program lain terpaksa mengalah demi IKN, karena hampir dipastikan sulit semua program Prabowo dijalankan 1-2 tahun pertama, plus ada IKN," kata Bhima.

Ia menjelaskan sampai 2029, ada utang jatuh tempo rata-rata Rp800 triliun per tahun. Itu dengan catatan tidak ada penambahan utang baru jangka pendek.

Jika mencari pendanaan baru via Surat Berharga Negara (SBN) dinilai juga tidak gampang, apalagi tantangan makro ekonomi global sedang bermasalah.

"Saran saya Pak Prabowo melakukan delaying tactic saja, alokasi untuk IKN sekecil mungkin, yang penting proyek tidak mangkrak. Itu lebih aman buat fiskal Pak Prabowo," kata Bhima.

Prabowo meraba kemampuan anggaran

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim mengatakan pernyataan Prabowo soal IKN tidak muncul tiba-tiba, namun dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menilai jawaban Prabowo justru mencerminkan ketidaktegasan. Menurutnya Prabowo masih meraba-raba kemampuan anggaran untuk melanjutkan IKN.

"Dari jawaban beliau ada ketidaktegasan misalnya, terkait dengan berapa tahun akan mengupayakan IKN bisa menjadi ibu kota yang fungsional, jadi ada kata sebelumnya belasan tahun, puluhan tahun," kata Chico.

"Kemudian diubah lagi menjadi 5 tahun, kemudian berubah di ujung menjadi 5-6 tahun. Ini kan kita bisa meraba-raba bahwa sesungguhnya ada ketidakyakinan terkait dengan kemampuan finansial kita," imbuh dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gelontorkan Rp11,2 T ke IKN per Juli 2024

Ia mengatakan PDI Perjuangan adalah bagian dari kelompok yang ingin IKN dilanjutkan, tapi dengan cara yang tidak dipaksakan.

"Sehingga menafikan atau melupakan bahwa banyak prioritas lain terkait kesejahteraan rakyat, kemampuan rakyat untuk membeli pangan, kemampuan rakyat membayar biaya sekolah, kuliah, yang selama ini kita lihat memang sangat menurun, diakibatkan meroketnya harga dan berkurangnya subsidi terhadap hal-hal yang sifatnya primer," katanya.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menegaskan komitmen Prabowo melanjutkan IKN. Menurutnya itu tercermin dari pernyataan terbaru Prabowo.

"Sebagaimana disampaikan Pak Prabowo dalam rapat kabinet di IKN, beliau ingin segera beroperasi dari IKN. Itu komitmen yg sangat kuat utk melanjutkan IKN. Bahkan beliau meminta otorita segera menyiapkan gedung MPR/DPR dan peradilan," kata Drajad.

Menurutnya, ruang fiskal untuk melanjutkan dan menyelesaikan IKN tersedia, tanpa meningkatkan defisit fiskal maupun debt ratio.

"Tentu ini adalah untuk zona pemerintahan di IKN. Untuk zona bisnis, itu porsinya swasta," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi Minta Investor ke Istana Garuda IKN: Lihat Pemerintah Serius!

Kuncinya, kata dia, pemerintah memaksimalkan pendapatan negara. Menurutnya, pendapatan. negara dari mineral dan perkebunan masih banyak yang tercecer. Belum lagi dari kasus pajak yang sudah inkrah.

"Kita harus mampu mendobrak 'kutukan 10 persen' dalam rasio pajak kita. Untuk zona swasta, memang perlu langkah khusus agar mereka mau segera berinvestasi. Jika lalu lintas orang sudah ramai di IKN, investasi akan masuk lebih cepat," katanya.