Siasat Calon Boneka Lawan RK di Pilgub Jakarta Bak Gibran di Solo

Menurut Ninis, syarat pencalonan itu membuat partai-partai kesulitan untuk mengusung calonnya tanpa berkoalisi. Walhasil, partai mau tidak mau harus mencari partai lain untuk berkoalisi dan memenuhi syarat pencalonan tersebut.

"Mau tidak mau harus membentuk koalisi, dan kita tahu tidak jarang yang terbentuk adalah koalisi yang gemuk dan berdasarkan kepentingan masing-masing," katanya.

Di sisi lain, kata Ninis, syarat calon independen jug tak kalah sulit. Syarat calon kepala daerah dari jalur independen adalah dukungan dari 6,5-10 persen dari jumlah penduduk. Untuk di Jakarta setidaknya butuh 618 ribu lebih dukungan yang harus dikumpulkan.

Lihat Juga : Hasto Ungkap NIK Ketua DPC PDIP Jaktim Dicatut Dukung Dharma-Kun

Belum lagi, verifikasi dukungan dilakukan lewat sensus. Artinya penyelenggara harus mendatangi satu per satu warga. Kondisi itu diperburuk dengan lemahnya pengamanan data pribadi.

"Jadi ini seperti bertemu di satu titik. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada di satu tahun yang sama juga menjadi salah satu faktornya, khususnya dalam membentuk koalisi pencalonan," kata Ninis.

"Sekarang perlu didorong warga untuk mengecek/memastikan namanya apakah dicatut atau tidak dan kemudian melaporkan. Tapi menurut yang yang tidak kalah penting Bawaslu harus proaktif juga untuk menindaklanjuti persoalan ini," imbuhnya.

Menjegal kans Anies

Keberadaan calon boneka dalam pemilihan kepala daerah sebetulnya bukan kali pertama. Sebelumnya kondisi itu pernah terjadi di Pilkada Solo 2020 yang dimenangkan Gibran Rakabuming.

Pasangan Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa saat itu dinyatakan unggul telak atas lawannya Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) di Pilkada Solo 2020.

Rapat pleno rekapitulasi mencatat pasangan Gibran-Teguh memperoleh 225.451 suara atau 86,53 persen. Sedangkan Bajo memperoleh 35.055 suara atau 13,45 persen.

Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an menilai Jakarta tetap menjadi daerah strategis dalam konteks politik elektoral meski tak lama lagi bukan menjadi ibu kota negara.

Menurut Ali, skenario untuk menjegal Anies masuk akal bila melihat potensi mantan gubernur Jakarta itu.

Ali menilai Anies bukan hanya berbahaya bagi proyek strategis pemerintah pusat hingga lima tahun ke depan. Anies juga bisa menjadi ancaman bagi Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

"Selain posisinya juga akan merecoki pemerintahan Prabowo, secara politik juga akan mengancam Prabowo di 2029," kata Ali saat dihubungi, Senin (19/8).

Lihat Juga : Angga Raka, dari Tangan Kanan Prabowo Kini Jadi Wamenkominfo

Kedua, kata Ali, menyiapkan calon independen juga dianggap lebih bisa mengurangi risiko kekalahan dibanding lawan kotak kosong. Bukan hanya kekalahan, kotak kosong juga dianggap lebih baik di mata publik.

Ali tak mau berspekulasi apakah calon independen di Pilgub Jakarat saat ini memang sengaja disiapkan atau lahir secara alamiah.

"Karena menuurut simulasi yang ada, ketika kotak kosong, itu lebih berat daripada ada lawan. Kotak kosong itu misalnya orang yang benci dengan KIM Plus akan melakukan perlawanan, dan itu melalui kotak kosong," katanya.

Dharma Pongrekun sendiri mengaku tak masalah dirinya dituduh sebgai calon boneka di Pilgub Jakarta 2024. Ia menyerahkan sepenuhnya proses dan dinamika di kontestasi mendatang kepada Tuhan.

"Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa (dituduh jadi cagub boneka). Apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan," kata Dharma di Kantor DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Terkait dugaan pencatutan KTP, Dharma mengklaim tak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024.

"Kami sebagai cagub dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu relawan. Jadi kami tak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," ujarnya.