Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons dugaan kebocoran data NPWP para penyelenggara negara, termasuk milik dirinya, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jokowi mengatakan kebocoran data di tengah pesatnya kemajuan teknologi merupakan hal yang juga terjadi di negara-negara lainnya.
"Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten, Kamis (19/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menilai seluruh data berpotensi untuk bocor karena beberapa hal, seperti keteledoran password, hingga karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda sehingga menjadi ruang peretas untuk masuk.
Merespons dugaan kebocoran data itu, Jokowi pun mengaku sudah memerintahkan anak buahnya untuk segera mengatasi temuan tersebut.
Jokowi memerintahkan menteri dan kepala lembaga non kementerian yang berkaitan dengan kebocoran data untuk berkoordinasi.
"Saya sudah memerintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029.
Dugaan kebocoran data NPWP ini awalnya disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yg bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya.