KPK: Sanksi Potong Gaji 20 Persen Nurul Ghufron Mulai 1 Oktober

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H Harefa mengatakan sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 20 persen terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mulai berlaku per 1 Oktober mendatang.

"Pada 1 Oktober itu pasti baru ada pemotongan," kata Cahya di Kantor KPK, Jumat (27/9).

Nurul Ghufron sebelumnya dijatuhi dua sanksi karena dinilai terbukti melanggar kode etik terkait mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) bernama Andi Dwi Mandasari.

Kedua sanksi itu berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji sebesar 20 persen yang berlaku selama enam bulan.

Lihat Juga : Tia Rahmania Batal Dilantik Jadi DPR dari PDIP, Diganti Bonnie Triyana

"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan selaku pimpinan senantiasa menjaga sikap dan perilaku," ujar Ketua Majelis Etik Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan amar putusan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Jumat (6/9) petang.

"Pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20 persen selama 6 bulan," sambungnya.

Putusan tersebut diambil Dewas KPK berdasarkan sejumlah kesaksian dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Dewas menyimpulkan Ghufron menggunakan pengaruhnya sebagai Komisioner KPK dengan menghubungi Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal merangkap Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementan.

Lihat Juga : Nurul Ghufron Kena Sentilan Keras Anggota PDIP saat Bicara Integritas

Ghufron ingin ADM yang merupakan pegawai Inspektorat II Kementan dipindahkan ke Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Malang.

"Terperiksa terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan dirinya dengan membantu saksi Andi Dwi Mandasari," ucap Anggota Dewas KPK Albertina Ho.