Kelakar Gus Yahya soal Kabinet Menteri Prabowo: Minimal Separuhnya NU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyebut pengisian posisi menteri pada kabinet pemerintahan baru merupakan hak prerogatif presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"(Pengisian posisi menteri) ya terserah saja, terserah pemerintah lah itu, terserah Pak Prabowo itu, hak prerogatif beliau," kata Yahya saat ditemui di Fisipol UGM, Sleman, DIY, Selasa (8/10).
Yahya pun mengungkit realitas demografis bahwa separuh penduduk Indonesia merupakan kader NU. Dia lantas berkelakar dengan realitas itu bisa saja separuh kabinet kementerian diisi oleh kader NU.
"Ya seperti saya bilang NU ini fakta demografis, realitas demografis, menurut survei lebih separuh Indonesia ini orang NU, jadi kalau diukur secara demografis ya saya kira kabinet nanti minimal separuhnya NU lah ya," imbuhnya.
Kendati demikian, Yahya menekankan bahwa seluruh kader NU siap diberikan mandat apapun dari pemerintah.
"Semuanya siap kader NU, jadi apa aja siap," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul juga menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Ipul juga tidak ingin berkomentar banyak terkait perlunya keterwakilan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah di kabinet Prabowo-Gibran.
"Kita serahkan sepenuhnya. Sekali lagi kita serahkan sepenuhnya kepada presiden," kata Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/9).
Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut tengah bersiap menunjuk sosok yang bakal menjadi menteri di pemerintahannya dan ditargetkan sudah selesai menyusun kabinet pada H-5 pelantikan atau 15 Oktober 2024.
Menteri kabinet pemerintahan baru Prabowo Subianto disebut-sebut juga akan berjumlah 44 orang. Artinya, ada penambahan 10 pos kementerian jika dibandingkan dengan kabinet Presiden Joko Widodo yang berjumlah 34 orang.
Nama-nama menteri yang mengisi kabinet pemerintahan baru akan langsung diumumkan setelah pelantikan presiden terpilih, Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.
(kum/dal)