Infrastruktur Era Jokowi: Dari Pinggiran untuk Masa Depan Indonesia

Sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 2014, Joko Widodo (Jokowi) menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama dari kebijakan pemerintahannya. Sebagai negara dengan luas wilayah yang sangat besar dan terdiri dari ribuan pulau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun infrastruktur yang merata.

Karena itu, fokus pemerintahan Jokowi adalah membangun konektivitas fisik dan digital guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Beberapa aspek infrastruktur utama yang menjadi sorotan di era Jokowi adalah jalan tol, jembatan, dan infrastruktur digital seperti Base Transceiver Station (BTS) untuk memperluas akses internet.

Dalam Pidato Kenegaraan Dalam Rangka HUT RI ke-79 di Gedung MPR, Jumat (16/8) lalu, Jokowi menyebut pemerintah berhasil membangun 366 ribu kilometer (km) jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

"Dengan pembangunan biaya logistik berhasil diturunkan dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen. Kemudian daya saing meningkat dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan," ucapnya.

Tak dipungkiri, salah satu prestasi paling menonjol di era Jokowi adalah pembangunan jalan tol yang massif. Sejak Jokowi menjabat, pemerintah berfokus pada percepatan pembangunan jalan tol di berbagai wilayah, terutama di luar Pulau Jawa. Pembangunan jalan tol baru di era pemerintahan Jokowi mencapai 2.700 km, mencakup pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Jokowi menyebut tujuan utama pembangunan tol ini untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, dan membuka akses ekonomi ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya terisolasi. Pembangunan tol juga didorong untuk menumbuhkan iklim investasi di sektor-sektor lain, seperti pariwisata, industri, dan pertanian.

Dengan infrastruktur tol yang memadai, akses ke wilayah-wilayah dengan potensi ekonomi tinggi menjadi lebih mudah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik bagi para investor.

Selain jalan tol, jembatan juga menjadi bagian integral dari upaya pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Beberapa jembatan yang dibangun memiliki skala besar dan berdampak signifikan terhadap konektivitas antarwilayah di Indonesia.

Salah satu proyek monumental di era ini adalah Jembatan Holtekamp di Papua yang diresmikan pada 2019. Jembatan ini menghubungkan kota Jayapura dengan wilayah pesisir, mempersingkat waktu tempuh dari berjam-jam menjadi hanya beberapa menit, serta memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Selain itu, proyek Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura juga menjadi pusat perhatian dalam program pembangunan infrastruktur Jokowi. Jembatan ini, meskipun dibangun sebelum masa Jokowi, namun tetap dioptimalkan penggunaannya dengan memperkuat akses infrastruktur pendukung di sekitarnya, sehingga meningkatkan lalu lintas perdagangan Jawa Timur-Madura.

Pembangunan jembatan-jembatan lainnya di berbagai daerah, seperti Jembatan Teluk Kendari di Sulawesi Tenggara dan Jembatan Merah Putih di Maluku, juga memperlihatkan komitmen Jokowi untuk memastikan bahwa seluruh wilayah di Indonesia, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat terhubung dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Revolusi Telekomunikasi

Selain infrastruktur fisik, dalam 10 tahun terakhir Jokowi selaku kepala pemerintahan juga gencar membangun infrastruktur telekomunikasi, yang menjadi tulang punggung transformasi digital di Indonesia. Di bawah program Palapa Ring, pemerintah membangun jaringan serat optik sepanjang lebih dari 12.000 km, yang menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan internet.

Program ini dilengkapi dengan pembangunan ribuan BTS, terutama di wilayah-wilayah pelosok dan perbatasan. Salah satu capaian besar adalah upaya untuk memastikan akses internet di seluruh desa di Indonesia melalui BTS 4G. Hingga Desember 2023, pemerintah melalui BAKTI Kominfo sudah menyelesaikan 4.990 BTS 4G dari target 5.618 BTS yang tersebar di daerah pelosok.

Akselerasi akses internet di era Jokowi juga dilakukan melalui pengoperasian satelit SATRIA-1 yang diresmikan pada Desember 2023 lalu. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki 17 ribu pulau dengan kondisi geografis yang beragam, sehingga konektivitas telekomunikasi yang canggih diperlukan untuk menghubungkan antarwilayah.

"Kita membutuhkan yang namanya konektivitas untuk menjangkau, untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain, satu provinsi ke provinsi lain, satu daerah ke daerah lain dalam rangka untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa," kata Jokowi saat peresmian BTS 4G dan SATRIA-1 di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2003).

Dengan semakin luasnya jangkauan akses internet, potensi ekonomi digital di Indonesia semakin terbuka. Sebab melalui akses internet yang bisa diandalkan memungkinkan masyarakat di daerah terpencil dapat terhubung dengan pasar nasional dan internasional, baik melalui usaha kecil menengah (UKM) maupun sektor-sektor kreatif lainnya.

Sementara itu, Ekonom Senior CORE Indonesia, Ina Primiana, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan digitalisasi ini merupakan langkah penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, ia menekankan pentingnya perencanaan yang terpadu antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal.

"Sering kali kita lupa bahwa infrastruktur saja tidak cukup. Diperlukan juga upaya untuk mengembangkan sektor-sektor produktif di wilayah yang terhubung dengan infrastruktur tersebut, serta memastikan masyarakat setempat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berperan dalam ekonomi baru yang tercipta," jelasnya.

Ina menambahkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat dari pembangunan infrastruktur dan digitalisasi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh penduduk kota besar atau mereka yang sudah memiliki akses terhadap teknologi.

"Tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjadikan pembangunan ini sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan, bukan justru memperlebar kesenjangan," tuturnya.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi tidak hanya berdampak pada peningkatan mobilitas dan akses ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan.

Dari sisi ekonomi makro, pembangunan infrastruktur berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Peningkatan daya saing logistik yang tercipta melalui jalan tol mendorong sektor industri dan perdagangan untuk tumbuh lebih cepat.

Kemudian sektor pariwisata juga mendapat manfaat besar dari peningkatan infrastruktur transportasi, yang meningkatkan akses ke destinasi-destinasi wisata utama dan kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Jokowi menegaskan, bahwa gelombang pembangunan infrastruktur merupakan salah satu langkah penting dalam mendorong percepatan ekonomi Indonesia. Pembangunan jalan tol, jembatan, hingga tower BTS 4G, telah membuka akses yang lebih luas ke wilayah-wilayah terpencil dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

"Alhamdulillah, selama sepuluh tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan HUT RI ke-79 di Gedung MPR, Jumat (16/8).

Sekali lagi, meski menghadapi berbagai tantangan selama prosesnya, namun dampak positif dari pembangunan infrastruktur ini diharapkan akan terasa dalam jangka panjang, memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai negara dengan infrastruktur modern yang mumpuni.