Gus Hans Janji Tingkatkan Insentif untuk Aparat Berprestasi di Jatim

PDIP | CNN Indonesia
Senin, 04 Nov 2024 12:51 WIB
Cawagub Jatim Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menegaskan pentingnya peran birokrasi sebagai pelayan publik yang jujur dan bebas dari kepentingan pribadi.
Bukan hanya berkantor di Grahadi dan Bakorwil se-Jatim, untuk meningkatkan layanan Risma-Gus Hans siap naikkan insentif untuk aparat berprestasi. (Foto: Arsip PDIP).
Jakarta, CNN Indonesia --

Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menegaskan pentingnya peran birokrasi sebagai pelayan publik yang jujur dan bebas dari kepentingan pribadi.

Guna mencapai hal tersebut, Gus Hans menjanjikan peningkatan insentif terhadap aparat yang berprestasi. Hal ini disampaikan saat sesi visi-misi dalam Debat Kedua Pilgub Jatim yang berlangsung di Ballroom Grand City Surabaya, Minggu (3/11) malam.

"Kami akan meningkatkan insentif kepada aparat berprestasi berdasarkan merit sistem sehingga mereka bisa bekerja dengan baik sesuai kapasitasnya dan memberikan layanan yang maksimal," ujar Gus Hans.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, birokrasi seharusnya mengedepankan prinsip "share to others", di mana permasalahan atau kewenangan tertentu yang bisa diserahkan ke kabupaten atau desa harus segera dialihkan, atau dikenal dengan "sharing of authority."

Cawagub yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini juga mengungkapkan, komitmen mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya berkantor di Grahadi, tetapi juga di Bakorwil se-Jatim, demi pelayanan yang lebih dekat.

"Esensi kita adalah melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit oleh birokrasi. Birokrasi harus mempermudah layanan kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, pasangannya dalam Pilgub 2024, Tri Rismaharini, menyampaikan bahwa layanan publik harus lebih dekat dengan masyarakat, mengingat luasnya wilayah Jawa Timur.

"Layanan ini harus dihadirkan hingga ke daerah terpencil dengan bantuan teknologi informasi. Di desa, masyarakat bisa langsung mengakses layanan-layanan tersebut," ujarnya.

Risma mencontohkan berbagai layanan yang perlu dihadirkan, seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga layanan pengaduan lainnya.

"Dengan teknologi informasi kita bisa menjamin kapan selesai perijinan dan biayanya bisa dipantau masyarakat. Keuangan juga transparan dan masyarakat ikut terlibat," tutupnya.

(inh)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER