Debat Pilgub Sulsel, Danny Sorot Utang Rp1,7 Triliun era Andi Sudirman

Calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto menyoroti utang Pemerintah Provinsi Sulsel di masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman sebesar Rp1,7 triliun.

"Utang Pemprov Sulsel Rp1,7 triliun, besar sekali," kata Danny dalam debat kedua Pilgub Sulsel 2024, Minggu (10/11) malam.

Danny menyebut tingkat ekonomi Provinsi Sulsel saat Sudirman sebagai gubernur di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,51 persen.

"Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi kita di bawah rata-rata nasional 4,51 persen, padahal nasional 5,05 persen, Makassar 5,31 persen. Kontribusi Makassar 34,67 persen, kalau kita keluarkan Makassar dari Sulsel maka kerja-kerja pemerintah terdahulu hanya sekitar 2,9 persen," ujarnya.

Sementara calon Gubernur Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman menanggapi soal utang Pemprov Sulsel sebesar Rp1,7 triliun tersebut dengan membahas soal Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Sudirman, bahwa DBH tidak masuk dalam kategori utang pemerintah. Dalam skema pencairan DBH kepada pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota sering terlambat akibat siklus pencairan yang dilakukan tiap triwulan.

"Saya sampaikan pemerintah harus paham yang mana dana bagi hasil yang mana utang, tidak pernah diklasifikasi dana bagi hasil sebagai utang," katanya.

Sudirman mengatakan setiap tiga bulan pada awal tahun seluruh pemerintah di Indonesia, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) baru tercipta pada bulan Februari.

"Kemudian seluruh pemerintah daerah di Indonesia bulan Januari Februari Maret, DPA baru tercipta di bulan Februari, kemudian dibayarnya rata-rata adalah Maret," ujarnya.

Sudirman mengklaim sebelum berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel pada 5 September 2023, utang Pemprov ke pihak ketiga sudah berkurang.

"Saya tinggalkan pemerintahan saya bayar sampai bulan 6, kemudian ada fase. Infrastruktur dibayarkan terakhir tinggal Rp54 miliar. Sekarang bapak tahu, setelah satu tahun saya tinggalkan bisa hitung berapa ratus miliar yang sekarang terjadi, kita harus paham sistem pemerintahan," tuturnya.

Sudirman pun mencoba meluruskan terkait defisit anggaran Pemprov Sulsel yang menjadi perbincangan di masyarakat setelah dirinya meninggalkan jabatan Gubernur Sulsel. Menurutnya, ada kekeliruan dalam memaknai defisit tersebut.

"Banyak isu terkait masalah defisit, tapi banyak yang tidak paham, saya luruskan saja terkait masalah defisit. Kita perencanaan selalu dalam estimasi standar internasional selalu ada plus minusnya 15 persen, saya harus melebihkan," katanya.

Dalam debat itu, Sudirman menyinggung sisa lebih dari pembiayaan anggaran (Silpa) Pemkot Makassar yang terbilang cukup tinggi yang mencapai Rp700 miliar.

"Makanya terjadi di Makassar, apa yang terjadi selalu Silpa Rp 700 miliar, setiap tahun rata-rata Rp500 miliar dan sebagainya, artinya ada uang masyarakat yang tidak dibelanjakan oleh pemerintah," ujarnya.