Pj Gubernur Elen Tegaskan Penganggaran APBD Sumsel Harus Transparan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel di Palembang, Selasa (12/11), yang dibuka secara virtual oleh Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi.

Pada kesempatan itu, Elen mengingatkan bahwa penting untuk memastikan pengelolaan APBD yang bebas dari korupsi, termasuk pada proses perencanaan dan penganggaraan. Jajaran Pemprov Sumsel diminta untuk bekerja secara efektif, efisian, transparan, dan akuntabel.

"Rakor uni sangat penting guna memastikan APBD Sumsel ini digunakan dengan efektif sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada poin ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba," kata Elen.

Dalam merancang APBD, ada beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan. Pertama, seluruh alokasi anggaran harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Kedua, proses perencanaan dan penganggaran APBD harus berbasis data yang valid dan relevan terkait identifikasi program yang benar-benar berdampak dan yang kurang efektif.

Prinsip ketiga, membuka diri untuk mendengarkan kebutuhan publik dan mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.

"Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang disusun mampu menjawab aspirasi serta kebutuhan nyata di lapangan. Partisipasi publik juga menjadi kontrol sosial yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Elen.

Dirinya menegaskan penerapan prinsip itu sangat penting, karena pertumbuhan ekonomi makro di Sumsel saat ini menunjukkan tren positif. Berdasarkan data triwulan III/2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,04 persen, dengan inflasi terkendali pada 1,09 persen, serta tingkat pengangguran di angka 3,97 persen.

"Dengan pengelolaan anggaran yang bersih dan bebas dari korupsi, kita dapat memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini dirasakan oleh seluruh masyarakat," kata Elen.

Lebih jauh, Elen mengimbau agar pengelolaan keuangan daerah difokuskan terhadap pelayanan publik, dengan penganggaran kegiatan yang menjadi prioritas sesuai kebutuhan daerah, mencakup Pemenuhan Urusan Wajib dan Mandatory Spending serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurutnya, belanja selain Urusan Wajib, seperti Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan, perlu dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan belanja prioritas lainnya.

"Dalam pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD agar seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan perannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik," papar Elen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yosi Harvandi, mengatakan bahwa penyelenggaraan rakor bertujuan membantu Pemda meningkatkan efisiensi menyediakan barang dan jasa publik, serta mendukung transparansi terkait penggunaan APBD Sumsel.

Rakor diikuti oleh Sekda Sumsel Edward Candra, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.