PWNU DKI hingga FBR Bentuk Satgas Anti Politik Uang di Pilkada Jakarta

Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) membentuk gerakan anti money politic atau politik uang untuk penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024.

Sejumlah ormas besar yang tergabung dalam koalisi itu meliputi PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) DKI Jakarta, Forkabi, FBR, Petanesia Jakarta, PTIR Nusantara, hingga Anak Kota.

"Pada prinsipnya kami dari PWNU DKI berharap yang pertamanya DKI jadi percontohan, jadi pilkada yang betul-betul murni, damai sesuai hati nurani rakyat," kata Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Lukman Hakim Hamid dalam keterangannya, Senin (18/11).

Lukman menjelaskan dalam prakteknya satgas akan melakukan pengawasan gerakan politik uang hingga di tingkat RT/RW.

Ia mengatakan apabila ditemukan pelanggaran, satgas akan melaporkan temuannya ke Bawaslu.

"Kami akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak akan main hakim sendiri. Ketika ada pelanggaran, maka kita akan serahkan kepada Bawaslu. Karena mereka yang berhak mengambil tindakan," ucapnya.

Lukman menegaskan gerakan ini anti politik uang ini tidak disusupi kepentingan politik praktis yang menguntungkan pihak tertentu.

Ia pun menyebut gerakan ini murni sebagai dorongan rakyat agar Pilkada Jakarta 2024 berjalan dengan baik dan lancar.

Pada saat yang sama, Ketua Pelaksana Acara Satgas Anti Money Politic, Husni Mubarok Amir mengatakan gerakan ini sebagai kepedulian menjaga demokrasi.

Ia menyatakan gerakan ini bertujuan agar pemimpin yang terpilih di Pilkada nanti murni karena gagasan yang mereka usung.

"Kami tidak menginginkan bahwa calon-calon yang dipilih berdasarkan hanya karena persoala sepele, persoalan uang, persoalan sembako," kata Husni.