Cagub KIM Plus De Gadjah: Jokowi Bantu Kampanye di Bali 22 November

Calon Gubernur Bali yang diusung KIM Plus di Pilkada serentak 2024, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah, mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan datang ke Pulau Dewata untuk mengampanyekan pihaknya.

De Gadjah--yang berpasangan dengan Putu I Agus Suradnyana (Mulia-PAS)--mengatakan Jokowi akan datang ke Bali untuk ikut kampanye pada 22 November mendatang.

De Gadjah mengaku undangannya ke Jokowi sebetulnya dikirim untuk kampanye sehari setelahnya, namun ayah dari Wapres RI Gibran Rakabuming Raka itu sudah memiliki agenda di Jakarta.

"Kami tidak ada kampanye akbar. Tapi mungkin kalau tidak salah Pak Jokowi datang tanggal 22. Tapi kami sudah mengirim undangan untuk tanggal 23 (November), ternyata beliau bertabrakan dengan acara di Jakarta jadi tanggal 22 (ke Bali) dan selanjutnya acara kampanye biasa, sudah terjadwal," kata De Gadjah saat konferensi pers usai debat ketiga Pilgub Bali, di BNDCC, Nusa Dua Kabupaten Badung, Bali, Rabu (20/11) malam.

Sementara usai debat pemungkas Pilgub Bali semalam, De Gadjah menyatakan pihaknya berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk menang di Pilgub Bali.

"Yang penting kami berusaha yang terbaik, berbuat yang terbaik. Sisanya kami serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa," ujar dia yang juga Ketua Gerindra Bali tersebut.

Upah Minimun Provinsi

Debat ketiga atau terakhir Pilgub Bali diikuti dua pasangan kandidat yakni paslon nomor urut 1 Mulia-PAS dan Paslon nomor urut 2 yang merupakan petahana, I Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri). Debat yang digelar KPU itu membahas isu ketenagakerjaan yaitu salah satunya Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali.

Selain itu debat itu juga membahas tentang perempuan, anak, dan kaum marjinal.

Dalam sesi tanya jawab, Cagub De Gadjah bertanya kepada lawannya terkait kenaikan UMP Bali yang di masa Koster menjadi Gubernur Bali sangat minim kenaikannya.

"Kenapa kenaikan UMP di era paslon dua memimpin periode kemarin sangat minim kenaikannya, dibandingkan UMP provinsi lainnya, misalnya Jakarta," tanya De Gadjah dalam debat.

Menurut De Gadjah, kebutuhan tingkat para pekerja di Bali semakin tinggi dan dia juga mempertanyakan apa penyebab kebijakan paslon nomer urut 2, tidak begitu memperhatikan kenaikan UMP bagi pekerja. Lalu, menurutnya bila dikaitkan dengan imbauan Koster saat menjadi Gubernur Bali
meminta masyarakat Bali bisa menjalankan program Keluarga Berencana (KB) dengan memiliki empat anak.

"Bagaimana cara masyarakat Bali bisa membiayai kehidupan empat anak sesuai imbauan saudara dengan besaran UMP Paslon 2 (yang) sudah ditetapkan," kata De Gadjah.

Koster lalu menanggapinya dengan menegaskan keputusan soal UMP tidak bisa ditentukan sembarangan, dan berdasarkan peraturan dan berdasarkan Pendapat Asli Daerah (PAD) ditentukan ukuran yang sudah ada persentasenya.

"Jadi yang diterapkan pemerintah Provinsi Bali dengan UMP 2,8 juta per bulan (bersih) itu sudah maksimal, tidak bisa kita benchmarking dengan Jakarta, karena Jakarta 10 kali lebih (PAD) dari Pemprov Bali, 2,8 itu sudah sangat tinggi," jawab kandidat yang diusung PDIP itu.

Oleh karena itu, ke depan, Koster-Giri mengaku bakal berupaya untuk meningkatkan UMP adalah meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sebelum pendapatan asli daerah naik, kata dia, UMP di Bali tidak bisa dinaikkan drastis.

"Selain itu juga memperhatikan tingkat inflasi dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Jadi dengan demikian persoalan UMP di Bali sebenarnya sudah tidak ada masalah. Kan itu sudah menjadi patokan yang paling tinggi," ujarnya.

"Penetapan UMP di Bali tidak bisa ditentukan sepihak, harus ada kesepakatan dengan dunia usaha dan dunia industri," imbuh Koster.