Perjalanan PPDB Zonasi: Dimulai Era Jokowi hingga Minta Dihapus Gibran

Memasuki pemerintahan baru yang dipimpin Presiden-Wapres Prabowo Subianto-Gibran, jumlah kementerian dirombak, dan untuk pendidikan kelas dasar hingga menengah dikelola kementerian tersendiri yakni Kemendikdasmen.

Sosok yang menjadi Mendikdasmen adalah tokoh utama di kepengurusan PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Terbaru, pemerintah telah mengadakan rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, pada Senin (11/11) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran meminta kepada kepala dinas seluruh Indonesia untuk mengkaji kembali sistem zonasi dengan mempertimbangkan kondisi pemerataan guru serta fasilitas sekolah.

"Jadi intinya Bapak-Ibu, ini [zonasi] mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan," kata Gibran.

Lihat Juga : Gibran Perintahkan Mendikdasmen Hapus Sistem Zonasi

Abdul Mu'ti mengatakan rapat koordinasi tersebut memang dilakukan atas pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto bahwa evaluasi terhadap sistem zonasi di sekolah harus dilakukan secara maksimal.

Selain itu, Mu'ti juga membeberkan bahwa Prabowo telah berpesan agar kementeriannya tak tergesa-gesa dalam menentukan nasib sistem zonasi tersebut.

Ia pun memastikan pihaknya akan mendengarkan segala kritik dan aspirasi dari para guru serta kepala dinas pendidikan di Indonesia.

Saat ini, Mu'ti mengklaim bahwa kementeriannya sedang menyusun panduan pelaksanaan sistem zonasi PPDB terbaru yang ditargetkan rampung Februari 2025 mendatang.

Ia menyampaikan hal tersebut usai mendengar keluhan seorang guru SMA N 1 Kokap, Kulon Progo, mengenai sistem zonasi yang menjadi momok bagi sekolah pinggiran lantaran sulit mendapatkan murid.

"Kami sudah dapatkan data dan laporan aspirasi dari para kepala dinas dan juga beberapa organisasi yang kami kunjungi nanti coba kita lihat lagi bagaimana skema dari zonasi dan PPDB itu. Mudah-mudahan pada Februari atau paling telat Maret itu sudah turun panduan PPDB sehingga ada waktu kepala dinas untuk menyiapkan pelaksanaannya di tahun ajaran 2025-2026," papar Mu'ti dalam sesi 'Sambung Rasa Guru', Rabu (13/11).

Ia tak menyangkal bahwa penerapan sistem zonasi selama ini banyak dirundung permasalahan, seperti tingkat pengetahuan siswa yang tak merata sehingga mengharuskan para guru untuk lebih ekstra dalam mengajar.

Lebih lanjut, Mu'ti menegaskan bahwa zonasi pada dasarnya memiliki tujuan untuk menghilangkan batasan pembeda antara murid-murid dari kalangan bawah dan kalangan atas.

Lihat Juga : Menteri Pendidikan: Panduan Sistem Zonasi PPDB Rampung Februari 2025