Kemenangan Pramono-Rano dan Bayang-bayang Kekuatan KIM di DPRD Jakarta

Batalnya kubu Ridwan Kamil-Suswono melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan kemenangan satu putaran Pramono Anung-Rano Karno 'Si Doel' di Pilgub Jakarta 2024.

Sampai tenggat pendaftaran gugatan ke MK pukul 23.59 WIB, Rabu (11/12), tim pemenangan RK-Suswono tidak juga menggugat hasil Pilgub Jakarta ke MK.

Pramono-Rano ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU Jakarta dengan perolehan suara 2.183.239 suara atau setara dengan 50,07 persen. Sementara pasangan RK-Suswono 1.718.160 suara atau 39,40 persen.

Kepemimpinan Pramono-Rano di Jakarta nanti dibayangi kekuatan partai pengusung RK-Suswono yang mendominasi DPRD DKI Jakarta. Pramono-Rano diusung PDIP dan Hanura, namun hanya PDIP yang memiliki kursi di DPRD DKI.

PDIP tercatat memiliki 15 kursi di Kebon Sirih, sedangkan 91 kursi lainnya dikuasai KIM Plus.

Rinciannya PKS 18 kursi, Gerindra 14 kursi, NasDem 10 kursi, Golkar 10 kursi, PKB 10 kursi, PAN 10 kursi, Demokrat 9 kursi, PSI 8 kursi, PPP 1 kursi, dan Perindo 1 kursi.

Lihat Juga : RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat relasi antara Pramono-Rano dengan DPRD akan berjalan baik meski mereka kini tak didukung mayoritas fraksi.

Menurutnya, hal itu tak lepas dari sosok Pramono yang dikenal luwes dan mampu berhubungan baik dengan seluruh pihak.

Ia berpendapat sosok Pramono yang luwes ini lah kemudian membuat hubungan antara eksekutif dengan legislatif cenderung aman.

Agung mengatakan hal itu juga akan sangat bergantung dengan komunikasi Pramono dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti sebenarnya akan baik-baik saja dan itu pernah terjadi ketika Anies menang melawan Ahok akhirnya dengan sendirinya dinamika politik di Ibu Kota cair," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/12).

Menurutnya, kemenangan Pramono ini juga membuktikan bahwa ia merupakan tokoh yang 'memiliki sedikit musuh'.

"Ketika dia terpilih di Jakarta dia mampu membuktikan kalau dia bisa eksis hidup di mana pun, di eksekutif, di legislatif, di kompetisi elektoral ketat sekalipun seperti itu," ucapnya.

Kalaupun ada dinamika, Agung berpendapat Pramono mampu mengatasinya. Ia mengatakan Pramono dapat berkomunikasi sangat baik dengan seluruh pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.

"Tidak sampai pada satu tatanan ekstrem, bersengketa hebat," ujarnya.

Lihat Juga : Daftar Cagub-Cawagub Gugat Hasil Pilkada 2024 ke MK

Terpisah, pakar komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro berpendapat takkan ada perseteruan yang berarti antara Pram-Rano dengan DPRD.

Ia menyebut Pramono memiliki rekam jejak yang sangat mumpuni dalam hal membangun relasi dengan berbagai pihak.

Meskipun dalam hal tertentu bisa saja DPRD mengambil posisi yang kritis terhadap Pemprov di bawah Pram-Rano. Namun, menurutnya hal itu sebagai bagian check and balances belaka.

"Karena meskipun mereka tidak diusung koalisi besar yang sekarang memihak RIDO. Tapi istilahnya kalau kita lihat atmosfer politiknya, Pram dan Doel tidak jadi musuh bersama. Jadi relatif tidak ke sana," kata Verdy.

Verdy menduga ada peran Prabowo dan elite Gerindra dalam batalnya gugatan RIDO ke MK. Ia berpendapat langkah itu diambil guna menjaga stabilitas politik nasional ke depan.

Verdy menyebut di awal kepemimpinannya, Prabowo juga sangat membutuhkan stabilitas politik agar programnya bisa berjalan dengan baik.

"Menurut saya tidak jadi ke MK ini salah satunya kontribusi Presiden Prabowo. Istilahnya ya sudah kalau kita kalah ya sudah, jangan terlalu dibawa polarisasi lebih panjang lagi karena masih banyak agenda ke depan yang harus dikuatkan," ujarnya.

Verdy juga mengatakan batalnya gugatan ke MK itu memberikan ruang sekaligus menjalin relasi dengan PDIP yang hari ini berada di luar pemerintahan.

Menurutnya, hal itu mengindikasikan bahwa pemerintah pusat hari ini masih menganggap PDIP sebagai 'mitra' mereka.

"Dengan adanya PDIP diberikan ruang dalam pertarungan politik besar di Jakarta ini sebenarnya sebagai upaya memitigasi mengurangi polarisasi politik," katanya.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Di sisi lain, Agung mengatakan Pramono sosok yang bisa berkomunikasi dengan seluruh pihak, termasuk dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pramono merupakan Seskab dua periode kepemimpinan Jokowi. Pada periode kedua (2019-2024), ia merupakan teman satu kabinet Prabowo yang saat itu duduk sebagai Menteri Pertahanan.

Selain itu, Pramono juga pernah menjabat sebagai Sekjen PDIP periode 2005-2010. Pramono juga terlibat dalam tim pemenangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo pada Pilpres 2009. Prabowo menjadi cawapres pendamping Megawati. Duet mereka dikenal dengan sebutan 'Mega Pro'.

Menurut Agung, Pramono dapat menjadi perantara antara Prabowo dengan Megawati. Ia dinilai bisa mengorkestrasi dan menjembatani kepentingan antara PDIP yang berada di luar pemerintah pusat di bawah kendali Prabowo.

"Pram secara personal memang orang yang bisa merajut komunikasi politik ke siapapun," katanya.

Lihat Juga : Enam Cagub-Cawagub Jagoan PDIP Gugat Hasil Pilkada 2024 ke MK

Lebih lanjut, Agung berpendapat kemenangan Pramono ini merupakan win-win solution bagi PDIP dan Istana dalam konteks relasi hubungan mereka ke depan.

Agung menyebut kondisi ini akan 'mendinginkan' tensi dan situasi politik di konstelasi nasional.

"Dan itu sudah beliau lakukan selama ini sejak Jokowi dua periode, dan relasi PDIP dengan istana bisa dikendalikan dalam konteks produktif dan konstruktif, saya melihat hal ini apalagi Mas Pram gubernur, orkestrasi atas kepentingan PDIP maupun istana bisa dicari jalan tengahnya," ujar dia.

Agung berpandangan sosok Rano Karno sebagai wakil gubernur akan memainkan peran membangun komunikasi dengan publik.

Ia mengatakan Rano Karno nantinya akan menjalin komunikasi dengan masyarakat hingga ke tatanan akar rumput.

"Karena dia wajah Jakarta yang sesungguhnya dia yang juga bisa jadi campaigner-lah mensosialisasikan kebijakan Pemprov Jakarta ke masyarakat luas supaya tidak ada miskoordinasi dan misinterpretasi ke publik," ucapnya.

Lihat Juga : Tiga Paslon Kompak Gugat Kemenangan Sherly Tjoanda di Pilgub Malut

Agung juga berpendapat kemenangan Pramono-Rano ini bertalian dengan konstelasi politik Pilpres 2029 yang akan datang.

Ia menyatakan bahwa Jakarta merupakan magnet politik dan perekonomian nasional, sehingga Gubernur Jakarta pun akan selalu mendapatkan 'spotlight' di gelaran pilpres.

Agung mengatakan eks Gubernur Jakarta selama ini selalu mengancam jika nantinya mereka bertarung di pilpres. Hal itu terbukti di figur Jokowi dan Anies.

"Sudah terbukti siapapun yang jadi Gubernur Jakarta minimal dia capres, maksimal presiden. Minimal capres contohnya Anies, maksimal presiden ya Jokowi. Pram itu ada di dua potensi tadi sebagai capres atau sebagai presiden," ujarnya.

Ia juga mengatakan hal ini akan menjadi investasi besar bagi PDIP dalam menghadapi Pilpres 2029. Terlebih, PDIP merupakan satu-satunya parpol yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau Pram kerjanya bagus kemudian capaian-capaianya juga luar biasa, sedikit banyak publik akan melirik khususnya kelas menengah," katanya.