PKS Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Yakin Kecurangan Hilang

Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf mendukung wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Ia menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung memang harus dievaluasi.

"PKS mendukung wacana pilkada melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo. Sudah saatnya pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," kata Muzammil dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12).

Menurut dia, anggaran pilkada langsung yang besar bisa dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Muzammil pun mengungkapkan Pilkada 2017 dan 2024 telah menggunakan anggaran negara hingga sekitar Rp80 triliun.

"Dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, memberikan modal usaha, peningkatan infrastruktur jalan, membangun ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya," tuturnya.

Selain anggaran yang besar, pilkada langsung juga dinilai berpotensi menyebabkan konflik horizontal di masyarakat. Kemudian, kata Muzammil, kadang ada diskriminasi yang dilakukan kepala daerah terpilih pada wilayah yang tak mendukungnya.

"Terjadi pula diskriminasi pembangunan, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya," ujar dia.

Muzammil pun yakin pilkada melalui DPRD bisa menghilangkan ragam kecurangan yang kerap terjadi dalam pilkada langsung. Ia berpendapat aparat penegak hukum bakal lebih fokus mengawasi kontestan dan semua pihak yang terlibat.

"Jika pilkada dipilih melalui DPRD, berbagai kecurangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Bawaslu dapat bekerjasama dengan polisi, jaksa, dan KPK untuk memperketat pengawasan," kata Muzzammil.

"Pilkada melalui DPRD juga bagian dari proses yang demokratis serta implementasi dari demokrasi perwakilan sesuai sila ke-4 Pancasila. Meskipun dipilih di DPRD, landasan hikmah kebijaksanaan (etika dan moral) menjadi syarat mutlak pelaksanaannya," sambungnya.

Wacana pilkada lewat DPRD sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12).

Ia menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mencontohkan sejumlah negara yang sudah melakukan hal itu.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.

Namun, pengamat menilai pilkada lewat DPRD tidak benar-benar menjadi solusi atas tingginya ongkos politik langsung.

Usulan itu dianggap hanya memindahkan masalah yang selama ini dihadapi masyarakat dari ruang publik ke ruang yang lebih privat di balik tembok-tembok para anggota dewan. Akar masalah tingginya ongkos politik yang selama ini bersumber dari partai politik tak tersentuh.

"Kita seolah hanya memindahkan persoalan dari ruang publik ke dalam ruang-ruang tertutup di DPRD," kata pemerhati kepemiluan sekaligus dosen FISIP UI, Titi Anggraini, Senin (16/12).