JK Lantik Pengurus PMI, Ada Ginandjar Kartasasmita dan Sudirman Said

Jusuf Kalla (JK) melantik pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat periode 2024-2029. Sejumlah nama tokoh nasional masuk di daftar tersebut.

Pelantikan dilakukan di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, Jumat (20/12) pagi. JK memimpin langsung pengambilan sumpah para pengurus baru.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2024, saya Ketua Umum Palang Merah Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai dewan kehormatan dan pengurus pusat Palang Merah Indonesia masa bakti tahun 2024-2029," kata JK di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat (20/12).

JK menjabat ketua umum PMI sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024. Dia didampingi Nanang Sukarna di kursi wakil ketua umum.

Lihat Juga : Babak Baru Kisruh PMI, Agung Laksono Bentuk Pengurus Tandingan

Jabatan Sekretaris Jenderal PMI diisi  Abdurrahman M Fahir. Lalu Bendahara Umum PMI diemban Suryani Sidik Faisal Motik.

Politikus Sudirman Said ikut masuk kepengurusan JK. Dia menjabat Ketua Bidang Organisasi PMI.

Selain itu, ada nama mantan Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita di kursi Ketua Dewan Kehormatan PMI. Ada pula beberapa nama tokoh seperti eks Ketua MK Hamdan Zoelva dan eks Menkumham Hamid Awaluddin.

Lihat Juga : Menko Pratikno: Pemerintah Sangat Ingin PMI Solid

Berikut daftar pengurus PMI 2024-2029 yang dipimpin Jusuf Kalla:

Pelindung: Presiden RI

Dewan Kehormatan

Ketua: Ginandjar Kartasasmita

Anggota:

Ketua MPR RI
Menko PMK RI
Menteri Kesehatan RI
Sofyan Wanandi
Syafrudin Kambo
Hamdan Zoelva

Pengurus Pusat PMI

Ketua Umum: M. Jusuf Kalla

Wakil Ketua Umum: Nanang Sukarna

Sekretaris Jenderal: Abdurrahman M. Fahir

Bendahara Umum: Suryani Sidik Faisal Motik

Ketua bidang PMI

Ketua Bidang Organisasi: Sudirman Said

Ketua Bidang Hubungan Internasional: Hamid Awaluddin

Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah: Linda Lukitari Waseso

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Asmawi Syam

Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial: Fahmi Idris

Ketua Bidang Pengembangan Sumber Dana: Suwandi Wiratno

Ketua Bidang Pengembangan Unit Usaha: Johnny Darmawan

Ketua Bidang Hukum dan Aset: Rapiuddin Hamarung

Ketua Bidang Lingkunvan Hidup dan Adaptasi Iklim: Ninik Kun Naryatie

Ketua Bidang Relawan: Sasongko Tedjo

Ketua Bidang Diklat dan Humas: Nurani Bawazier

Anggota:

Josef A. Nae Soi

Andi Rukman Nurdin

Tribowo Budi Santoso

Taufan Ansar Nur.

Lihat Juga : Menteri Hukum Mediasi Kubu JK & Agung Laksono Sebelum Terbitkan SK PMI

Beberapa waktu ini terjadi kericuhan di kursi kepemimpinan PMI. Selain JK yang dipilih lewat Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024, politikus senior Golkar Agung Laksono juga mengklaim terpilih jadi Ketum PMI lewat munas yang lain.

Agung Laksono bahkan sudah lebih dulu melantik pengurus PMI yang dipimpin dirinya.

Kini bola mengenai PMI siapa yang diakui berada di tangan pemerintah sesuai UU Kepalangmerahan.

Beberapa waktu lalu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku akan memfasilitasi mediasi kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipimpin Jusuf Kalla dan kubu Agung Laksono sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) tunggal.

Ia mengatakan upaya mediasi terus dilakukan bagi organisasi yang mengalami dualisme kepengurusan selama ini.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membantah memberikan rekomendasi kepada Agung Laksono untuk menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).

"Enggak ada," kata Budi ketika ditanya isu dirinya beri rekomendasi ke Agung Laksono ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

Budi menjelaskan PMI merupakan mitra kerja Kemenkes yang memiliki aturan organisasi sendiri. Ia pun menghargai independensi PMI selama ini.

"Kita tidak ikut campur urusan organisasi," kata dia.Budi mengklaim menyerahkan kepada PMI untuk menentukan ketua umumnya sendiri. Dia juga mengatakan prosedur pemilihan ketum PMI bukan ranah seorang menteri.

"Kan yang milih adalah ketua ketua wilayah PMI," kata dia.

Lihat Juga : Di Tengah Kisruh PMI, Bahlil Sanjung JK di Depan Agung Laksono