Ketua DPD Dorong Baznas-Ormas Islam Siapkan Skema Zakat Biayai MBG

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong sejumlah lembaga zakat dari Baznas hingga yang dikelola ormas-ormas Islam untuk mengkaji skema penggunaan dana zakat guna membantu program makan bergizi gratis (MBG).

Sultan menilai hasil kajian itu dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menggunakan dana zakat untuk membantu program MBG.

Lihat Juga : ANALISIS Bahaya Wacana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis & Nasib Program Prabowo

"Kami mendorong agar Badan Zakat Nasional (BAZNAS), atau Lembaga zakat NU dan Muhammadiyah mengkaji sekaligus menyiapkan skema pembiayaan program MBG melalui Zakat untuk di sampaikan ke pemerintah," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).

Sultan mengakui syariat Islam telah mengatur secara rinci golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat dan wajib diikuti. Tapi, menurutnya, ada yang lebih fleksibel agar dana sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat itu bisa untuk membantu program MBG pemerintahan Prabowo Subianto.

"Namun, khusus infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima dan hukumnya sunnah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya," katanya.

Menurutnya mayoritas penerima manfaat MBG di Indonesia saat ini adalah masyarakat ekonomi kelas menengah-bawah yang membutuhkan bantuan pemerintah untuk memenuhi nutrisi mereka.

Oleh karena itu, Ia menyarankan pemberian MBG yang dibantu oleh dana zakat diperuntukkan kepada anak-anak sekolah yang tergolong berhak menerima zakat.

"Artinya, tidak semua sekolah dan anak diberikan MBG yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah," ujar dia.

"Jadi, Jangan beranggapan bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut akan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat. Semua tergantung niat dan kemampuan masyarakat," sambung pria yang terpilih jadi DPD dari Dapil Bengkulu tersebut.

Lihat Juga : Sikap Gerindra soal Wacana Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

Kendati demikian, Sultan mengklaim dorongan tersebut sebatas ide dan gagasan yang dilontarkan untuk mendukung program MBG. Seperti juga dia mengusulkan agar dana yang diambil negara dari para koruptor untuk digunakan untuk program MBG juga.

"Bahkan jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di luar negeri agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini," ujar dia.

Lihat Juga : PDIP soal Wacana Dana Zakat untuk MBG: Lebih Tepat Jika dari CSR

Tak masalah dikritik

Sultan juga mengaku tidak keberatan dengan adanya kritik dari masyarakat yang dilontarkan buntut usulan penggunaan dana zakat membantu program MBG.

Ia juga tak merasa dirugikan dengan adanya diskursus dan kritik yang berkembang di masyarakat imbas usulan tersebut.

"Kita memiliki peran dan tanggung jawab konstitusional yang rentan dengan prasangka dan kritik dari publik," ujar dia.

Tak hanya itu, Ia pun tak ambil pusing atas sikap Istana yang tidak berkenan dengan usulan dana zakat untuk membiayai MBG.

"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) AM Putranto memastikan program MBG tak menggunakan dana zakat. Menurutnya apabila program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto itu menggunakan dana zakat, maka sangat memalukan.

"Jadi tidak ambil ke dana yang lain-lain, beliau [Prabowo] sudah betul-betul luar biasa. Jadi tak ada dibilang ambil dari mana? Zakat. Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami," kata Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1).

Lihat Juga : KSP Klaim Makan Gratis Tak Akan Pakai Dana Zakat: Sangat Memalukan Itu