Jerit Nelayan Terhalang Pagar Laut Tangerang: Ini Neraka Bagi Kami

Zainuddin melangkah ke daratan dengan memikul dua buah bambu panjang, Rabu (22/1) sore. Kaos putih bertuliskan 'Prabowo-Gibran nomor 2' yang dipakainya basah dan kotor, topinya lepek.

Bambu-bambu itu diletakkannya di pinggir pantai, ditumpuk dengan bambu lain. Bambu tersebut diambilnya dari pagar laut yang membentang di pesisir utara Tangerang.

"Mau dibuat bale sama kandang ayam, kalau dijual enggak berani," kata Iding, sapaan akrabnya, Rabu (22/1).

Iding adalah warga Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Wilayahnya, menjadi satu dari beberapa desa yang tercaplok pagar misterius di laut.

Lihat Juga : ANALISIS Polemik HGB dan Pagar Laut Misterius, Siapa yang Harus Disikat Aparat?

Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang, salah satunya Iding.

Selama ini, pagar terbuat dari bambu itu telah menyusahkan nelayan. Akses terhalang sehingga harus memutar, solar yang digunakan pun bertambah. Nelayan susah untuk berangkat atau pulang.

"Setelah dicabut ini, enggak ada lagi gangguan untuk nelayan. Lebih enak berangkat," ujar pria 58 tahun ini.

Pagar laut misterius di laut Tangerang ini pertama kali diungkap pleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Dinas menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.

Hingga kini, berbagai instansi tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Belakangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut misterius sudah bersertifikat HGB.

Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Kedua, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang.

Selain itu, ada juga sertifikat hak milik atas nama Surhat Haq sebanyak 17 bidang. Sertifikat itu disebut dalam proses pembatalan.

Dua perusahaan yang menguasai ratusan HGB di wilayah pagar laut Tangerang itu terafiliasi dengan pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Sabtu (19/1) pekan lalu, TNI Angkatan Laut bersama masyarakat mulai membongkar pagar bambu tersebut. Namun dihentikan. Pembongkaran kembali dilanjutkan pada Rabu ini.

Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali yang terikat di kapal. Kemudian, tali itu diikat pada bambu yang tertanam di laut.

Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga copot. Lalu, pagar bambu yang telah copot itu dinaikkan ke atas kapal untuk dibawa ke daratan.

Pembongkaran dilakukan bertahap hingga beberapa hari ke depan.

Lihat Juga : Boyamin Akan Laporkan Dugaan Korupsi soal HGB Laut Tangerang ke KPK

Awal mula pagar laut

Salah seorang nelayan, Rody (56) bercerita pagar laut di desanya mulai ada sejak Juli 2024. Rody yang saat itu melaut kaget saat pulang. Bambu-bambu telah tertancap.

"Saya lagi melaut, kok ada pagar ini. Saya paranin yang lagi kerja (masang pagar) saya tanya siapa yang nyuruh pagar?" cerita Rody.

Saat itu, ia mengatakan pekerja yang memasang pagar mengaku pemasangan karena perintah dari sebuah PT. Rody mengatakan tidak pernah ada sosialisasi kepada warga soal pemasangan pagar.

Ia juga bertanya kepada pihak desa soal pemagaran itu. Semakin lama, pagar semakin banyak.

"Waktu ditanya (katanya) mau buat titik koordinat, eh kok malah makin banyak. Emang laut bapak moyang lo, gua nelayan dari tahun 82 di sini, kagak ada laut di pagar, yang dipagar mah kebon singkong, kebon semangka bisa dipagar," imbuh dia.

Pagar Laut Hambat Nelayan Cari Ikan

Keberadaan pagar bambu yang membentang 30,16 km membuat susah nelayan pergi mencari ikan. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Rody mengatakan 90 persen warga Desa Tanjung Pasir berprofesi sebagai nelayan. Adanya pagar-pagar itu membuat susah nelayan.

Akses yang tersedia sebagai jalur keluar masuk nelayan hanya sekitar tiga meter. Ia menyebut tenda di kapalnya belum lama ini rusak karena pagar itu.

"Kita minta 10-15 meter enggak diladenin, cuma dikasih 3 meter lebarnya. Kayak kemarin ini kan kapal saya habis tendanya gara gara pintu terlalu kecil, kesorong ombak, kena ke pagar itu," ujarnya.

Lantaran akses yang terhalang, ia pun harus berputar jauh saat hendak membeli udang rebon sebagai umpannya untuk mancing. Pengeluaran untuk bahan bakar pun bertambah.

"Aturan kita cukup 5 liter terpaksa muter ke sono, bisa 20 liter, mau beli rebon ke tukang sudu (alat tangkap)," katanya.

Lihat Juga : Pemilik Pagar Laut Tangerang Didenda Rp18 Juta per Km

Pagar-pagar itu, kata dia, juga telah mematikan pendapatan nelayan yang menggunakan sudu, jaring rajungan dan udang rebon. Peralatan yang digunakan bisa rusak terkena pagar bambu.

Nelayan pancing sepertinya pun terdampak karena harga rebon menjadi mahal.

"Aturan beli rebon murah, jadi mahal. Rebon buat mancing ikan. Harga rebon biasanya satu kantong plastik Rp35 ribu, bisa Rp70 ribu karena dia ribet nyarinya," kata Rody.

"Pagar Ini neraka buat nelayan. Neraka," imbuh dia.

Rody tak habis pikir ketika menonton tayangan berita beberapa waktu. Pemerintah menyatakan pagar laut misterius itu sudah bersertifikat HGB.

"Ada HGB, ada SHM, sohor bener laut dibikin sertifikat, sekalian langit dibikin sertifikat," ujarnya.

Ia pun mencibir jika ada pihak-pihak yang memperjualbelikan laut.

"Kalau misal ada yang jual, yang beli oon, yang jual geblek. Namanya laut diperjualbelikan," katanya.

Kini, Rody senang dan bahagia. Ia mengaku dengan senang hati membantu aparat untuk membongkar pagar-pagar tersebut.

Kemarin, kata dia, setidaknya ada 38 kapal nelayan yang turun membantu pembongkaran.

"Capek tapi bahagia, enggak masalah," kata Rody.

Lihat Juga : Aksi Pasukan Katak hingga Said Didu Bongkar Pagar Laut Tangerang

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan pembongkaran pagar merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Jadi kami akan terus melaksanakan tugas dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Sesuai dengan UU TNI, ada tugas pokok TNI Angkatan Laut yaitu pemberdayaan wilayah pertahanan laut, di mana beberapa kecamatan di sini adalah desa binaan di bawah staf potensi maritim Angkatan Laut," kata Ali.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan aparat dan nelayan akan menyelesaikan pembongkaran pagar.

"Kita selesaikan semuanya, karena masyarakat juga melakukan itu. Kemudian tadi yang bambu, ya bambunya juga akan dijadikan sebagai barang bukti, lalu kemudian juga bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang, kerang hijau," ujarnya.