Rencana Dalang Bom Bali ke RI, Perlukah Hambali Kembali ke Pertiwi?

Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai wacana pemulangan Hambali merupakan langkah yang cukup signifikan, tetapi penuh tantangan mengingat sensitivitas kasus tersebut.

Dari perspektif hukum, HAM maupun kedaulatan negara, tutur Fahmi, upaya dimaksud mencerminkan niat pemerintah untuk tidak mengabaikan warga negaranya, bahkan ketika mereka terlibat dalam kasus berat seperti terorisme.

Ia menganggap wajar sikap pemerintah dalam rangka memastikan warga negaranya termasuk Hambali memiliki hak mendapatkan perlindungan konsuler.

"Ada sejumlah aspek yang menurut saya perlu menjadi perhatian," kata Fahmi.

Pertama, ia mengingatkan risiko keamanan nasional harus menjadi prioritas dalam setiap langkah yang diambil. Sebagai salah satu aktor utama dalam jaringan Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, di masa lalu, Hambali jelas bukan figur sembarangan.

Lihat Juga : Pemerintah Buka Peluang Pulangkan Hambali dari Guantanamo

Pemulangan Hambali harus dikelola dengan sangat hati-hati agar tidak memunculkan potensi ancaman baru, baik dalam bentuk kebangkitan jaringan yang selama ini sudah dianggap melemah atau bahkan munculnya simpati terhadap ideologi yang ia bawa.

"Pemerintah juga harus memastikan bahwa langkah ini tidak membuka ruang bagi eksploitasi simbolis yang dapat menginspirasi ancaman kekerasan ekstrem," ucap Fahmi.

Selain itu, menurut dia, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan perdebatan publik, terutama dari pihak keluarga korban aksi teror yang diduga melibatkan Hambali, seperti Bom Bali 2002.

Ia meminta pemerintah untuk memastikan transparansi dalam setiap langkah yang diambil supaya tidak menimbulkan kesan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat diabaikan.

Dari sisi diplomasi, Fahmi memandang rencana memulangkan Hambali tidak bisa terlepas dari dinamika hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Hambali telah ditahan selama bertahun-tahun di fasilitas Guantanamo, dan menurut dia AS memiliki alasan strategis menahan dirinya di sana.

"Oleh karena itu, komunikasi antara kedua negara harus dilakukan dengan hati-hati agar pemulangan ini tidak mengganggu kerja sama di bidang keamanan, khususnya dalam rangka memastikan bahwa Hambali tidak kembali menjadi ancaman," imbuhnya.

Fahmi mengingatkan pemerintah agar setiap langkah yang diambil selaras dengan prinsip hukum internasional maupun nasional. Koordinasi antar-instansi menjadi kunci utama.

Kementerian Hukum, HAM, Polri, BNPT, TNI dan lembaga intelijen harus memiliki kesepahaman mengenai langkah apa yang akan diambil setelah Hambali dipulangkan. Selain itu, komunikasi dengan AS juga harus berjalan dengan baik, memastikan kedua negara sepakat untuk meminimalkan risiko pasca-pemulangan.

"Pemerintah juga harus mempersiapkan manajemen risiko yang matang, termasuk pengawasan setelah dipulangkan," ungkap Fahmi.

Lihat Juga : 2 Warga Malaysia Terlibat Bom Bali Dikeluarkan dari Penjara Guantanamo

"Apakah ia akan diadili kembali, menjalani program deradikalisasi atau langkah lain, semuanya harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan keraguan publik. Hal ini juga penting untuk mengantisipasi kemungkinan Hambali kembali berinteraksi dengan jaringan teroris yang masih ada," tandasnya.

Menurutnya, program pasca-pemulangan yang saat ini tersedia perlu didesain secara khusus, mengingat tingkat pengaruh ideologi Hambali cukup kuat. Pemerintah harus melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat, untuk memastikan ideologi ekstrem yang dianutnya tidak kembali menyebar.

Fahmi memandang ada sejumlah keuntungan apabila pemerintah berhasil memulangkan Hambali. Pemulangan Hambali, terang dia, menunjukkan pemerintah menjunjung tinggi kedaulatan hukum dan prinsip HAM, termasuk bagi warganya yang terlibat kasus-kasus berat.

Langkah tersebut dinilai juga bisa menjadi pesan penting di tingkat internasional bahwa Indonesia serius dalam menangani isu-isu terorisme secara independen.

Jika dilakukan dengan cermat, rencana pemulangan Hambali dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan AS, terutama dalam kerja sama keamanan dan kontra-terorisme.

"Pemulangan ini juga memberi pemerintah kesempatan untuk menangani kasus Hambali secara langsung di dalam negeri, baik melalui proses peradilan maupun program rehabilitasi," kata dia.