BNN Kena Pangkas Rp998 M, PPATK Rp109 M, MA Efisiensi Rp2,2 Triliun

Badan Narkotika Nasional (BNN) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp998 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp2,45 triliun di 2025.

"Kemenkeu telah menetapkan efisiensi anggaran BNN melalui blokir anggaran sebesar Rp998 miliar atau setara dengan 40,7 persen dari pagu anggaran 2025," kata Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (12/2).

Lihat Juga : Dirut RRI Umumkan Batal PHK Karyawan Imbas Efisiensi

Ia menjelaskan postur anggaran BNN setelah efisiensi terdiri dari Rp682 miliar untuk belanja pegawai. Rp404 miliar untuk belanja barang dan Rp369 miliar belanja modal.

"Belanja pegawai tetap sebesar Rp682 miliar. Belanja barang yang semula Rp1,01 triliun menjadi Rp404 miliar. Belanja modal dari Rp760 miliar turun menjadi Rp369 miliar. Sisa pagu efektif BNN sebesar Rp1,4 triliun," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama PPATK Alberd Teddy Benhard menjelaskan pagu anggaran Rp354,6 miliar di 2025.

Setelah dilakukan efisiensi, pagu anggaran PPATK dipotong Rp109,8 miliar atau 31 persen dari pagu anggaran.

"Sehingga pagu anggaran tersedia sebesar Rp244,8 miliar, yang digunakan untuk dukungan belanja pegawai dan dukungan manajemen dan operasional termasuk biaya pemeliharaan," katanya.

Lihat Juga : PDIP Minta Pemerintah Transparan Jelaskan Alasan Efisiensi Anggaran

Efisiensi Mahkamah Agung

Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, menyampaikan pagu anggaran MA sebesar Rp12,6 triliun.

"Rincian belanja pegawai sebesar 66,37 persen, belanja barang 23,5 persen dan belanja modal 10,13 persen. Adapun realisasi anggaran MA per 11 Februari sebesar Rp1,4 triliun," kata Sugiyanto.

Sugiyanto mengatakan ada Rp2,2 triliun anggaran MA yang diblokir pada tahun ini. Rinciannya, blokir data dukung Rp104 miliar, blokir perjalanan dinas (524) sebesar Rp253 miliar dan blokir efisiensi Rp1,9 triliun.

Lihat Juga : Anggaran Polri 2025 Rp126 Triliun, Kena Efisiensi Rp20,5 Triliun

Blokir data dukung disebabkan karena beberapa hal, pertama adanya kekurangan data dukung berupa analisa biaya PUPR terkait pembangunan atau renovasi gedung kantor. Kedua, belum selesainya persetujuan RKBMN dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan beberapa hal lain.

Sementara itu, pemblokiran akun 524 itu kata Sugiyanto sangat berdampak pada MA.

Di antaranya, bantuan transportasi hakim hanya cukup 6 bulan, pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan agama/Mahkamah syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya 1 kali setahun.

"Biaya mutasi hakim tidak bisa terbayar keseluruhan. Pembebasan biaya perkara (prodeo). Pendidikan dan pelatihan calon hakim pada Diklat Kumdil," katanya.