Anggaran Kementerian Hukum Dipangkas Rp2,2 Triliun

Anggaran Kementerian Hukum terkena potongan sebesar Rp2,2 triliun dari total alokasi pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5 triliun imbas kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan pemotongan anggaran itu memangkas 45 persen total pagu anggaran Kemenkum hingga anggaran tersisa Rp2,7 triliun.

"Efisiensi belanja Kementerian Hukum ditetapkan sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07 persen dari total pagu Rp5.066.600.725.000," kata Eddy dalam rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

"Total anggaran yang dapat digunakan Kementerian Hukum setelah efisiensi anggaran adalah sebesar Rp2.783.206.000.725," sambungnya.

Lihat Juga : Kisah Kontributor TVRI Jogja, Hitungan Hari Hidup Bak Roller Coaster

Eddy mengatakan Kementerian Hukum mengajukan besaran potongan efisiensi yang telah dijatuhkan untuk dikurangi sekitar 605 miliar.

Ia menyebut pengajuan pengurangan besaran anggaran efisiensi itu demi kebutuhan prioritas Kementerian Hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp 3.388.313.122,000," ujar dia.

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.