4 Bupati Jatim dan Gus Ipul Sepakat Entaskan Kemiskinan dengan DTSEN

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima kunjungan empat bupati terpilih dari Jawa Timur (Jatim) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2). Keempat pejabat itu adalah Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Jombang Warsubi, dan Bupati Probolinggo Muhammad Haris.

Kepada para bupati terpilih yang akan dilantik di Istana Negara pada Kamis (20/2), Gus Ipul mengajak mereka bergerak cepat membantu pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Gus Ipul menyampaikan, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah ini diyakini akan mengakselerasi program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.

"Dengan provinsi dan kabupaten bersama Kementerian Sosial (Kemensos), kita bergandengan," kata Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (19/2).

Dengan pengalaman sebagai kepala daerah, Gus Ipul menyampaikan bahwa ada standar pelayanan minimal yang harus dibuat para kepala daerah baru, yang fokus pada lima hal. Masing-masing adalah bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta sosial.

"Lima itu diimbangkan, tapi dimulai dari bidang sosial," katanya.

Gus Ipul menambahkan, sejauh ini Kemensos telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) lewat Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran, dan program lainnya ke Jombang, Jember, Lamongan, dan Probolinggo.

Adapun jumlah bansos untuk Jember sebanyak Rp1 triliun, Lamongan sebesar Rp600 miliar, Probolinggo sebesar Rp850 miliar, dan Jombang sebesar Rp650 miliar. Gus Ipul mengingatkan, bansos akan lebih optimal jika dibarengi dengan data presisi agar bantuan tepat sasaran.

"Jadi, bukan masalah uangnya. Kalau kerja sendiri, tidak ada artinya. Nanti kita bareng. Ini penting mensinkronkan," ujar Gus Ipul.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo kini menekankan pemberdayaan. Sehingga, warga miskin tidak hanya menerima bantuan sosial saja. Pemerintah pun bergerak membuat proses bisnis untuk ditiru kabupaten/kota.

Dalam mengentaskan kemiskinan lewat bantuan sosial dan pemberdayaan, Presiden Prabowo juga meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja berdasarkan DTSEN, di mana Pemda juga memiliki peran untuk memutakhirkan DTSEN tersebut.

"Kita punya saluran partisipasi, kita bikin mekanisme," katanya.

Ia mengatakan DTSEN bisa dimutakhirkan lewat jalur formal, antara lain lewat RT/RW, desa, dinas sosial, hingga bupati. Lalu, data dari bupati tersebut dikirimkan ke Kemensos dan diproses di Badan Pusat Statistik (BPS). Tiap tiga bulan, data dikembalikan ke bupati.

Tak hanya itu, pemutakhiran DTSEN bisa dilakukan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat hanya perlu melampirkan data yang dibutuhkan agar bisa ditindaklanjuti. Dengan aplikasi ini, kemiskinan bisa diturunkan secara signifikan.

Para bupati dalam kesempatan itu pun menyambut baik ajakan kerja sama Gus Ipul.

"Prinsipnya, kita siap," kata Bupati Probolinggo, Muhammad Haris.